Bima, Incinews.Net- Akademisi Muda, Makruf M.Si, menilai persoalan program usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bajo Kecamatan Soromandi yang sistemnya seperti rentenir (tengkulak) karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah.
“Saya kira persoalan BUMDes di Desa Bajo karena tidak aktifnya pengawasan,” katanya.
Menurutnya Pemerintah Desa, DPMDes, hingga Inspektorat harus lebih aktif turun ke lapangan. Melakukan pengawasan dan evaluasi program usaha simpan pinjam yang bersumber dari ADD tersebut.
“Harus aktif mulai dari pengawasan penyaluran dana sampai dengan sistem kredit dan pembukuannya,” katanya.
Makruf menegaskan, jika praktek tersebut terus dibiarkan tanpa ada pengawasan dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan (korupsi) berjamaah dan kredit macet.
“Usaha yang dijalankan BUMDes memikirkan profit dan laba. Tentunya harus dilakukan pengawasan,” katanya.
Seperti diketahui puluhan warga Desa Bajo yang memperoleh dana pinjaman untuk modal usaha dari BUMDes harus membayar bunga yang cukup tinggi, yakni mencapai 20 persen. Padahal sejatinya, hadirnya BUMDes untuk mempersempit ruang Rentenir di Desa.
Warga yang memperoleh pinjaman dana sebesar Rp1 juta diwaijbkan membayar iuran Rp120.000 perbulan. Jika 120.000 dikalikan 10 bulan, warga harus membayar Rp1.200.000 juta.
Dana pinjaman misalnya Rp1 juta tidak semerta-merta langsung dicairkan. Akan ada lagi pemotongan. Parahnya lagi dana pinjaman diberikan harus memiliki syarat jaminan barang berharga, salahsatunya TV. (Inc)
