Mataram, Inicinews,Net-Diperkirakan Ribuan Mahasiswa Unram berbagai Fakultas Gelar Aksi mengepung gedung rektorat Unram, rabu (26/5/2019) tadi pagi.
Aksi mahasiswa Unram tersebut menuntut keadilan, Adanya dugaan suap, permainan dalam mata kuliah kerja nyata (KKN), berlakunya kebijakan uang pangkal bagi mahasiswa jalur mandiri, kemudian buruknya fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan biaya SPP mahasiswa serta penerapan gerbang keluar masuk secara online, masuk dalam rentetan tuntutan massa.
"keputusan Rektor yang mematok uang pangkal hingga puluhan juta, jelas mengabaikan rasa keadilan di kalangan mahasiswa yang mayoritas petani" ujar Koordinator Lapangan aksi massa, Khairul Anam di Unram.
Besar uang pangkal yang diterapkan untuk mahasiswa angkatan 2019 dari jalur mandiri sangat memberatkan perekonomian mahasiswa. Seperti uang pangkal yang diterapkan untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unram, dengan besaran Rp100 juta.
Padahal menurut Permenristekdikti 39/2017 penerapan uang pangkal harus memperhatikan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan siapapun yang membiayainya.
’"Hari ini birokrasi Unram memukul rata, indikatornya apa, nilai keadilannya bagaimana, padahal program reguler sore dihapus demi wujudkan keadilan," ucapnya.
Menurut Anam, Unram sebagai indikator kemajuan pendidikan di NTB seharusnya bisa lebih memprioritaskan kemajuan intelektual mahasiswa, bukan diukur dari segi perekonomian mahasiswa.
"SPI (Sumbangan Pembangunan Institusi) dulu dipukul rata, sekarang giliran uang pangkal diberlakukan tanpa dasar yang jelas dan identifikasi ekonomi mahasiswa," ujarnya.
"Karena itu, kami menggelar aksi ini dengan menuntut Rektor Unram menghapus uang pangkal. Setidak-tidaknya menggunakan sistem grade. Tak adil jika yang diberlakukan rata," tambahnya.
Menanggapi tuntutan Mahasiwa Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH, M.Hum menjelaskan, penerimaan mahasiswa baru Unram melalui tiga jalur. Penerimaan jalur mandiri memang dikenakan uang pangkal sesuai ketentuan Permenrisekdikti. SBMPTN dan SNMPTN tidak dikenakan uang pangkal, meski jumlah keseluruhannya 70 persen.
Ia juga menegaskan komitmen Unram mengusut tuntas dugaan suap nilai KKN 2019. Prof Husni berjanji akan diproses tuntas.
Ia menjelaskan mengenai pemberlakuan gerbang elektorink. Menurutnya, itu dilakukan demi menciptakan kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. “Gaji satpam akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan,” terang eks Dekan FH Unram ini.
Usai mendengar jawaban rektor, Presiden Mahasiswa Unram M. Amri Akbar mendesak rektor menerima rancangan draf surat pernyataan bersama yang berisi tuntutan mahasiswa.
“Surat pernyataan bersama dari mahasiswa kami terima, selebihnya kami perlu mengadakan rapat lebih lanjut kepada semua unsur pimpinan untuk mengevaluasinya. Hasilnya akan kami sosialisasikan pada mahasiswa,” janji rektor.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Unram menyampaikan jugaq, ia sudah bertemu kementerian PUPR untuk membicarakan perbaikan infrastruktur pendidikan di Unram.(Inc)
