Mataram,Incinews.Net- Puluhan Mahasiswa yang tergabung Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nusa Tenggara (Nusra) menggelar aksi unjuk rasa depan Mapolda NTB Jumat (24/5/2019) sore hari. Sejumlah tuntutan diantaranya menyoroti tindakan represif aparat kepolisian hinggga menewaskan sejumlah warga di depan Kantor Bawaslu RI yang menggelar Aksi Unjuk rasa dan meninggalnya ratusan petugas KPPS.
Koordinator Lapangan Furkan dalam orasinya menyampaikan, warga yang menyampaikan pendapat didepan umum dilindungi oleh undang-undang.
Dalam sistem Demokrasi kita negara telah menjamin kebebasan berpendapat. "Negara harus melindungi warganya bukan sebaliknya melakukan tindakan represif hingga sejumlah warga tewas, sama halnya pemerintah telah melakukan pembataian terhadap warganya sendiri yang menyuarakan aspirasi," Kata Furkan yang Akrab di sapa D'Kan.
Gerakan Kedaulatan rakyat yang dilakukan sejak tanggal 21 sampai sekarang didepan gedung Bawaslu RI sekitar delapan warga dilaporkan tewas. "Ada yang ditembak, memakai peluru tajam, tembus dada dan anak yang dilaporkan ikut menonton jadi Korban," teriak D'kan
Selain itu HMI Badko Nusra menyingung, Sebanyak 527 anggota KPPS tewas, diklaim KPU karena kelelahan. Ini catatan terburuk sepanjang pemilu di republik. Pemerintah tak boleh membiarkan. Segera bentuk Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki sebab akademis kematian tersebut,
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini, dan segera bentuk Tim Pencari Fakta penyebab kematian Ratusan warga,” tegas D.Kan
Sementara Ketua Umum Badko HMI Nusra, Rizal Mukhlis mendesak tindakan represif aparat dalam membubarkan massa diusut. “Kami minta Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh Polri dalam mengawal gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta,” sebut Rizal.
Usai membacakan sejumlah tuntutan, Puluhan Aksi Massa kembali membubarkan diri dengan tertib dengan dikawal Puluhan Aparat dari kepolisian Polres Mataram.(Inc)
