Incinews.net
Rabu, 20 Mei 2026, 00.14 WIB
Last Updated 2026-05-19T16:18:23Z
Bupati BimaHeadlineHukum dan HAMKabupaten BimaKesosPemerintah Kab.BimaPrestasiWakil Bupati

Kemendagri Apresiasi Kabupaten Bima atas Pengendalian Inflasi



Kab.Bima, Incinews.net. Pemerintah Kabupaten Bima menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Kemendagri Awards Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 se-Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Ballroom Hotel Merumatta, Senggigi, Selasa (19/5/2026) malam.


Bupati Bima, Ady Mahyudi menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi berupa trofi dan bantuan dana senilai Rp 2 miliar. Kabupaten Bima menempati posisi terbaik kedua tingkat kabupaten.


Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah yang dinilai konsisten dan terukur, termasuk stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, serta efektivitas program pengendalian inflasi.


Pada kategori kabupaten, Kabupaten Sumba Timur meraih peringkat pertama dengan hadiah Rp 3 miliar, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara berada di posisi ketiga dengan hadiah Rp 1 miliar.


Sementara itu, kategori pemerintah kota terbaik diraih Kota Tual, sedangkan kategori pemerintah provinsi terbaik diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Bupati Bima mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.


“Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Ady dalam keterangan tertulis.


Ia menghadiri kegiatan tersebut bersama Wakil Bupati Irfan Zubaidy dan sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.


Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman menjelaskan, program penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 subkegiatan dan total anggaran Rp 248,2 miliar.


Menurut dia, program tersebut difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan bantuan usaha, serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.


“Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima pada 2025 turun menjadi 12,59 persen atau turun 0,32 persen dibandingkan tahun 2024,” ujar Hariman.


Ia menambahkan, angka kemiskinan ekstrem juga turun dari 2,04 persen pada 2024 menjadi 0,41 persen pada 2025.


Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran Rp 53,86 miliar untuk percepatan penurunan stunting yang tersebar di 13 perangkat daerah.


Berdasarkan capaian pemerintah daerah, angka stunting pada 2025 berhasil ditekan hingga 12,22 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 17,33 persen. (Pel-Red)