Incinews.net|Kota Bima. Dewan Pimpinan Daerah Komite Investigasi Nusantara (DPD KIN) Kota Bima melakukan aksi demonstrasi dan penyegelan simbolis terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, Senin (11/5/2026). Aksi itu dipicu persoalan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jatibaru Barat yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Aksi berlangsung di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Bima dengan pengawalan aparat keamanan. Massa aksi memasang tanda segel sebagai bentuk protes terhadap dugaan persoalan dalam pelaksanaan proyek SPAM air yang disebut menjadi keluhan masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, M. Reynaldi, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus peringatan kepada Dinas PUPR Kota Bima agar lebih terbuka terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.
“Kami hadir bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat. Jika ada indikasi penyimpangan, maka wajib dibuka secara terang benderang,” ujar Reynaldi saat menyampaikan orasi.
Dalam aksinya, DPD KIN menyoroti sejumlah persoalan terkait proyek SPAM air di Jatibaru Barat, mulai dari kualitas pekerjaan, keterlambatan pembangunan, hingga dugaan minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Massa aksi juga menyampaikan tiga tuntutan kepada Dinas PUPR Kota Bima. Pertama, mendesak penyelesaian proses perawatan hasil pekerjaan proyek SPAM sesuai kontrak yang disebut akan berakhir pada 16 Juni 2026.
Kedua, meminta transparansi terkait jaminan pemeliharaan proyek serta sejauh mana proses perawatan yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bima.
Ketiga, mereka mengancam akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat melalui Dewan Pimpinan Pusat Komite Investigasi Nusantara di Jakarta dan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila tuntutan tidak direspons.
Massa juga mengaku kecewa lantaran kepala Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Bidang Cipta Karya, dan pejabat pembuat komitmen disebut tidak menemui peserta aksi saat demonstrasi berlangsung.
Menurut massa, tidak adanya tanggapan dari pihak dinas memicu aksi penyegelan simbolis di kantor tersebut.
Aksi berlangsung tertib hingga selesai. Aparat keamanan tampak melakukan pengawalan selama demonstrasi berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kota Bima belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan maupun aksi penyegelan simbolis yang dilakukan DPD KIN Kota Bima. (Pel-Red)
