Kabupaten Bima|Kab. Bima. Polemik penguasaan aset daerah berupa Hotel Komodo kembali mencuat di Kabupaten Bima. DPRD Kabupaten Bima melalui Panitia Khusus (Pansus) Aset menegaskan bahwa bangunan tersebut hingga kini masih tercatat sebagai aset sah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
Ketua Pansus Aset DPRD Kabupaten Bima, Muhamad Aris Duta Partai Nasdem, mengatakan kepastian status aset itu diperoleh berdasarkan hasil rapat bersama pihak Bidang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
“Iya, sesuai keterangan pihak Kabid Aset, aset tersebut masih resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima,” kata Aris kepada media ini, Senin (18/5/2026).
Namun di sisi lain, aset yang berada di wilayah Kota Bima tersebut disebut masih dikuasai pihak lain. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas pengelolaan maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masih dikuasai oknum, dan tidak jelas terkait dengan PAD,” ujarnya.
Menurut Aris, persoalan penguasaan aset daerah yang berlangsung bertahun-tahun tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas demi memastikan aset daerah dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Pemerintah Kabupaten Bima, lanjut dia, disebut tengah menyiapkan langkah untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. DPRD pun menyatakan dukungannya terhadap upaya penertiban aset daerah tersebut.
“Tentu kami akan mendukung langkah Pemda Bima, termasuk mendorong hal tersebut ke penegakan hukum,” kata Aris.
Kasus ini menjadi sorotan para pihak, termasuk pihak Organisasi Laskar Nusantara, sorotan tersebut karena menyangkut aset daerah yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak yang disebut menguasai Hotel Komodo terkait status maupun pengelolaan aset tersebut. (Pel-Red)
