Foto: Safriatna, Kabid Pemdes, Sumber: Tim.
Incinews.net. Kab. Bima. Setiap tahun, penyaluran bantuan sosial, baik dari program ketahanan pangan nasional maupun bantuan sosial lainnya, kerap mendapat sorotan akibat munculnya berbagai polemik. Sejumlah pihak pun memberikan keterangan serta masukan terkait kondisi tersebut.
Berdasarkan hasil liputan media ini sebelumnya, beberapa sumber terpercaya membenarkan masih terjadinya ketidakakuratan data setiap kali penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Parado.
“Kerap kali data bantuan yang turun di setiap desa dan kecamatan memang selalu menimbulkan polemik,” ungkap salah satu pendamping PKH saat saat liputan media ini, Senin (26/1/2026) lalu.
Ia menjelaskan, polemik tersebut muncul karena sejumlah kendala di tingkat desa, salah satunya minimnya pelaksanaan musyawarah desa (musdes) dalam rangka pemutakhiran data warga penerima manfaat.
“Pelaksanaan musdes terkait pemutakhiran data warga penerima manfaat harus tetap dimusyawarahkan bersama pemerintah desa.
Kami juga menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat, di mana nama masih tercantum tetapi yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia,” tambahnya.
Di tempat terpisah, pihak Bulog Cabang Bima mengakui adanya berbagai informasi yang kerap muncul saat proses pendistribusian bantuan nasional berlangsung di Kabupaten Bima. Namun secara teknis, Bulog hanya bertugas sebagai penyalur komoditas bantuan seperti beras dan minyak.
“Kalau menyoal data, itu bukan kewenangan kami,” ungkap Kepala Bidang Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Cabang Bima, Kadek Dwi Kencana, saat ditemui media ini beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, Safriatna, yang dimintai tanggapan terkait polemik tersebut, berharap pemerintah desa berani melakukan akurasi data masyarakat, khususnya data penerima manfaat, melalui musyawarah desa.
“Pemerintah desa harus berani memastikan efektivitas dan keakuratan data penerima manfaat melalui musdes di masing-masing desa,” Pinta Safriatna. (Tim)
