IncinNews.net | Mataram – Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menindaklanjuti usulan perbaikan jalan provinsi di wilayah Lombok Barat (Lobar) bagian selatan. Ruas jalan tersebut didorong kuat agar masuk sebagai prioritas pembangunan tahun 2026, seiring menguatnya rencana investasi berskala internasional di kawasan Sekotong.
Dalam waktu dekat, DPRD NTB akan mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB untuk membahas koordinasi teknis dan percepatan perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa percepatan perumusan program menjadi kebutuhan mendesak. Ia menyebut kondisi ruas jalan di kawasan Sekotong sudah tidak bisa ditunda lagi untuk ditangani.
“Kami minta perumusannya dipercepat. Harapan kami, jalan di Sekotong bisa ditetapkan sebagai prioritas pembangunan 2026,” kata Sudirsah, Kamis (11/12/2025).
Menurutnya, kondisi jalan provinsi di kawasan tersebut tidak hanya rusak dan sempit, tetapi juga minim sistem drainase. Akibatnya, genangan air kerap terjadi saat musim hujan. Penanganan yang dibutuhkan pun tidak sebatas tambal sulam, melainkan mencakup peningkatan kualitas jalan, pelebaran badan jalan, hingga pembangunan drainase yang memadai.
“Ini bukan hanya soal kelancaran ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk mendukung masuknya investasi ke NTB,” ujarnya.
Sudirsah menambahkan, Sekotong saat ini tengah diproyeksikan sebagai kawasan investasi berskala internasional. Sejumlah proyek besar telah direncanakan, di antaranya pembangunan Marina Bay beserta kawasan pendukungnya, serta rencana investasi Hotel Kempinski.
“Pemerintah provinsi harus menangkap peluang ini dengan menyiapkan infrastruktur yang layak dan berstandar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Mulai Konco, mengakui bahwa alokasi belanja modal infrastruktur dalam APBD 2026 mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya Rp 587,9 miliar pada APBD Perubahan 2025, belanja modal menyusut menjadi Rp 173,5 miliar, atau turun sekitar Rp 414,3 miliar.
“Belanja infrastruktur memang turun, tetapi kami meminta agar jalan Sekotong tetap dijadikan skala prioritas,” kata Konco.
Ia mendorong Dinas PUPR NTB segera melakukan survei lapangan untuk memetakan kondisi ruas jalan secara menyeluruh. Hasil survei tersebut dinilai krusial agar kebutuhan anggaran dapat dihitung secara presisi dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Dari hasil survei, anggaran bisa disesuaikan agar tetap masuk prioritas. Ini kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah,” jelasnya.
Wacana percepatan pembangunan kawasan selatan Lombok Barat semakin menguat setelah Komisi IV DPRD NTB melakukan kunjungan kerja ke Dinas PUPR Lombok Barat. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah lama mengusulkan perbaikan akses jalan dari Sekotong Tengah menuju Buwun Mas hingga perbatasan Lombok Tengah, yang kini kondisinya mengalami kerusakan cukup parah.
Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, Ahad Legiarto, menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur di kawasan Sekotong merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda.
“Peningkatan infrastruktur di Sekotong bukan hanya untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan kesiapan wilayah dalam menyambut investasi,” pungkasnya.
