InciNews.net | Mataram- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Desa Berdaya yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi NTB. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa di seluruh wilayah NTB.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menilai konsep pengelompokan desa ke dalam kategori Desa Transformatif dan Desa Tematik merupakan pendekatan yang tepat sasaran dan perlu didorong implementasinya secara konsisten dan berkelanjutan.
Menurut Sambirang, Desa Transformatif difokuskan bagi desa-desa yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi NTB, saat ini terdapat 106 desa miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama program tersebut.
“Desa-desa itu masuk sebagai sasaran utama Desa Transformatif,” ujar Sambirang, Selasa (9/12/2025).
Namun demikian, ia mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Untuk tahap awal, Pemerintah Provinsi NTB baru akan menangani 40 desa pada tahun anggaran 2026.
Sementara itu, desa-desa yang tidak masuk dalam kategori miskin ekstrem akan mendapat intervensi melalui skema Desa Tematik, yakni pengembangan desa berbasis potensi, kebutuhan, komoditas unggulan, serta kearifan lokal masing-masing wilayah.
“Ada desa yang diperkuat ketahanan pangannya, ada yang pariwisatanya, termasuk desa pesisir yang bisa didorong melalui pengembangan ekonomi biru,” jelasnya.
Sambirang menegaskan, keberhasilan Program Desa Berdaya sangat bergantung pada komitmen dan sinergi lintas pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi NTB berperan sebagai orkestrator, sementara capaian di tingkat provinsi merupakan agregasi dari keberhasilan sepuluh kabupaten dan kota.
“Provinsi tidak akan bisa sukses tanpa dukungan penuh kabupaten dan kota. Koordinasi adalah kunci,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan good collaborative governance serta menghindari praktik silo governance, di mana program antarinstansi berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan.
“Kalau program provinsi tidak inline dan tidak matching dengan kabupaten/kota, target tidak akan tercapai,” ujarnya.
Menutup pernyataannya menjelang Hari Jadi NTB ke-67 pada 17 Desember, Sambirang menyampaikan harapannya agar NTB terus bergerak maju sesuai dengan tagline Makmur Mendunia.
“Makmur berarti kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Mendunia berarti brand NTB semakin dikenal, sehingga orang luar tertarik datang dan tinggal lebih lama di NTB,” pungkasnya.
