Incinews.net
Minggu, 23 November 2025, 19.10 WIB
Last Updated 2025-11-23T11:10:50Z
HeadlineKesehatanSosial

Jelang Penilaian Provinsi, Kota Bima Tancap Gas! Pj. Sekda dan Ketua TP Posyandu Turun Tangan Matangkan Persiapan




Kota Bima, Incinews.net — Pemerintah Kota Bima semakin memacu persiapan menuju Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB. Hal itu terlihat dari rapat koordinasi intensif yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Lampe pada Jumat, 21 November 2025, dipimpin langsung oleh Pj. Sekda Kota Bima Hj. Mariamah dan Ketua TP Posyandu Kota Bima Hj. Badrah Ekawati.


Rapat yang dihadiri para kepala dinas, Kabag Tata Pemerintahan, camat, lurah Lampe, serta seluruh stakeholder pendukung lomba, membahas pemantapan seluruh indikator penilaian provinsi menjelang turunnya tim juri.


Pj. Sekda: “Tidak Ada Lagi Kerja Sendiri-Sendiri”


Dalam arahannya, Hj. Mariamah menegaskan bahwa waktu penilaian provinsi sudah sangat dekat. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta bergerak cepat dan saling terhubung.


“Semua perangkat daerah harus bergerak cepat, efektif, dan terkoordinasi. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Setiap kekurangan harus dilaporkan dan diselesaikan saat itu juga,” tegasnya.


Ia menyoroti pentingnya penyelesaikan administrasi, kelengkapan data, dan penyempurnaan sarana prasarana tanpa revisi berulang.


“Kita ingin masuk penilaian dengan persiapan matang dan hasil yang membanggakan. Ini bukan hanya tugas kader, tetapi tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima,” tandasnya.


Ketua TP Posyandu: “Kader, Legalitas, dan Pelayanan Harus Siap 100%”


Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati, menekankan bahwa kekuatan posyandu tidak hanya pada fasilitas, tetapi juga pada kesiapan kader dan struktur kelembagaan.


Salah satu yang menjadi sorotannya adalah percepatan pelantikan TP Posyandu di Kecamatan Rasanae Timur.


“Kita tidak boleh terlambat satu langkah pun. Pelantikan TP Posyandu harus segera dituntaskan agar kader memiliki legitimasi dan bisa bekerja penuh,” ujarnya.


Ia juga meminta adanya bimbingan teknis intensif, termasuk simulasi pelayanan yang melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Menurutnya, posyandu harus tampil representatif dan memenuhi standar pelayanan provinsi.


Selain itu, ia menyoroti aspek fisik yang masih harus disempurnakan, seperti ruang laktasi, kebersihan lingkungan, dan sistem pemilahan sampah—indikator dengan bobot penilaian tinggi.


“Semua fasilitas harus tampil sempurna. Tidak ada celah yang boleh terlewat,” tambahnya.