MEDIA insan cita (inciNews.net) Mataram- Rencana pengadaan Mobil Listrik dalam RAPBD NTB 2026 kembali menuai kritik keras Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Anggaran yang awalnya dirancang sebesar Rp8 miliar kini disesuaikan menjadi Rp14 miliar. Di tengah kondisi defisit Rp100 miliar, langkah pemerintah ini dinilai tidak tepat dan jauh dari Skala Prioritas.
Anggota Fraksi ABNR DPRD NTB, H. Muhamad Aminurlah atau akrab disapa Aji Maman kembali tampil sebagai salah satu suara paling keras dalam pembahasan RAPBD 2026. Ia secara terang-terangan menilai arah kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi NTB tidak fokus, terutama dalam pengelolaan aset dan penentuan skala prioritas belanja.
Menurutnya, persoalan utama NTB bukan hanya soal Defisit, tetapi Ketidaktelitian Pemerintah dalam Mengelola Aset dan mengeksekusi Sumber Pendapatan. Pendapatan Daerah, tegasnya, harus dibangun berdasarkan SOP yang jelas serta kepastian hukum terhadap kepemilikan aset. “Namun hingga kini, melihat progres tersebut masih sangat minim,”ungkapnya. Rabu (26/11/2025).
Pemerintah Daerah juga dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam melakukan Inventarisasi Aset, padahal itu merupakan Pekerjaan Nomor Satu bagi kepala daerah. Data DPRD menunjukkan adanya lebih dari 500 kendaraan dinas yang sudah tidak produktif karena usia pakai melebihi tujuh tahun. Kondisi ini membuat biaya pemeliharaan terus meningkat, sementara manfaatnya semakin berkurang. “Itu lebih baik dijual saja,” tegasnya.
Selain itu, Aji Maman menyoroti 70 hektare tanah milik daerah yang dibiarkan terbengkalai dan tidak menghasilkan apa pun. Menurutnya, lahan tersebut bisa dilelang, disewakan, atau dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ia menilai peluang optimalisasi pendapatan NTB sebenarnya sangat besar, terlebih pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,6-7,9 persen. Namun peluang itu akan terus terbuang jika pemerintah tidak memiliki keberanian untuk mengeksekusi kebijakan secara tegas.
Sorotan berikutnya mengarah pada defisit RAPBD 2026 yang mencapai Rp100 miliar. Menurut Aji Maman, Defisit tersebut bukan disebabkan oleh turunnya pendapatan, tetapi oleh belanja yang tidak terukur dan tidak berbasis perencanaan matang. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menambal defisit dengan skema penerimaan pembiayaan yang tidak jelas.
“Jangan sampai ada pembiayaan bodong. Itu berbahaya karena tidak punya dasar yang pasti,” tegasnya.
Di tengah kondisi fiskal yang rapuh, rencana pengadaan mobil listrik senilai Rp8 miliar yang kemudian disesuaikan menjadi Rp14 miliar kembali menjadi sorotan. Bagi Aji Maman, belanja kendaraan baru sama sekali bukan Prioritas.
“Prioritas itu merapikan aset dan inventarisasi kendaraan, bukan malah menambah belanja baru, terlebih ketika kondisi daerah sedang defisit,” ujarnya.
Meski mendukung inovasi energi bersih, Aji Maman menegaskan bahwa implementasinya harus didasarkan pada kebutuhan riil daerah, bukan sekadar mengikuti tren atau demi pencitraan semata. Ia menambahkan bahwa kritik ini merupakan sikap pribadinya sebagai wakil rakyat, bukan sikap resmi fraksi. Namun, ia memastikan kritik tersebut berangkat dari prinsip efisiensi, ketertiban anggaran, dan keberpihakan terhadap agenda pengentasan kemiskinan.
Ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah harus sejalan dengan Visi-Misi Iqbal-Dinda, bukan menjadi slogan tanpa arah dengan indikator capaian yang tidak jelas.
Aji Maman juga mengungkapkan bahwa DPRD telah berkali-kali memberikan masukan, kritik, serta kajian akademis kepada pemerintah. Namun tanpa keberanian eksekusi, semua itu hanya akan menjadi dokumen yang menumpuk tanpa hasil.
Dengan pembahasan RAPBD yang molor, aset yang belum tertata, belanja yang tidak fokus, serta defisit yang terus melebar, Aji Maman memastikan DPRD akan terus mengawal RAPBD NTB 2026 agar tidak menjadi formalitas tahunan. Ia ingin dokumen anggaran tersebut benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan berkeadilan bagi masyarakat NTB.
Sebelumnya, Kepala Biro Umum Setda NTB, Muhammad Riadi, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran mobil listrik dari Rp8 miliar menjadi Rp14 miliar bukanlah bentuk pembengkakan, melainkan penyesuaian kebutuhan berdasarkan struktur organisasi baru.
“Rp 8 miliar itu tidak cukup untuk satu tahun. Jadi sekarang menjadi Rp14 miliar dan ini sebenarnya bukan meningkat, tapi memang itu merupakan kebutuhan yang realistis,” terangnya.
Ia menyebut bahwa tiap OPD nantinya akan mendapat dua kendaraan listrik: satu untuk operasional kantor dan satu untuk mobilisasi pejabat eselon II. Sistem sewa dinilai lebih efisien karena seluruh biaya pemeliharaan dibebankan kepada penyedia.
“Jika kita menyewa kendaraan, maka pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyewa. Kita tinggal menggunakan saja,” ujarnya.
Menurut Riadi, mobil listrik lebih hemat serta mendukung agenda transisi energi bersih pemerintah pusat dan daerah.
