Incinews.net
Jumat, 12 September 2025, 13.59 WIB
Last Updated 2025-09-12T05:59:58Z
Dugaan KekerasanHeadlineHukumMontaOrganisasiPemuda

PLT Camat Monta dan Pol PP Dituding Lakukan Kekerasan, Koordinator Aksi Jadi Korban Pemukulan




Bima,Incinews.net-  Upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik justru tercoreng oleh insiden mengejutkan yang terjadi di lingkup Kantor Camat Monta, Jumat (12/9/2025). Koordinator aksi Serikat Pemuda Monta, Muhammad Daud, S.H, mengaku menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh oknum Polisi Pamong Praja (Pol PP) bersama PLT Camat Monta.


Daud menuturkan, peristiwa itu bermula ketika dirinya bersama Serikat Pemuda Monta hendak mempertanyakan kinerja PLT Camat Monta melalui mekanisme audiensi resmi. Surat permohonan telah disampaikan sejak 10 September lalu dengan sejumlah tuntutan, di antaranya:


1. Evaluasi kinerja PLT Camat Monta.

2. Transparansi penggunaan anggaran per triwulan Kecamatan Monta.

3. Evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah kecamatan.

4. Mendesak PLT Camat Monta mundur bila tidak mampu bertanggung jawab.

Namun, bukannya mendapat respon serius, Daud justru dihadapkan pada tindakan kekerasan.


 “Saya didorong dari dalam kantor hingga keluar ruangan, lalu dipukul oleh Pol PP,” ungkap Daud kepada media ini.


Daud mengaku sebelumnya sempat memukul meja karena kecewa terhadap sikap PLT Camat Monta yang dianggap mengabaikan surat resmi tersebut. Hal ini, menurutnya, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, bukan provokasi.


Insiden pemukulan itu terekam dalam video singkat yang kini beredar di masyarakat. Publik kian geram karena tindakan main hakim sendiri tersebut terjadi di kantor pemerintahan, tempat yang seharusnya menjadi ruang pelayanan rakyat.


Hingga berita ini diturunkan, Bupati Bima maupun Kepala Sat Pol PP Kabupaten Bima belum memberikan tanggapan. Sementara di Desa Sakuru, situasi mulai memanas. Massa dikabarkan akan menghadang jalan sebagai bentuk protes terhadap insiden yang menimpa Muhammad Daud.


Kasus ini menambah daftar sorotan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah kecamatan. Sikap represif aparat dan pejabat lokal dipandang bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang selama ini digaungkan.