Bima,Incinews.net. Suasana aman dan kondusif mewarnai aksi demonstrasi gabungan HMI MPO dan LMND Bima yang digelar di depan gerbang kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (1/1/2025). Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan strategis, termasuk mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta penghapusan tunjangan pejabat.
Koordinator aksi, Adi Sofiadin, dalam orasinya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah. “Kami mendesak pengesahan UU Perampasan Aset, dan penghapusan tunjangan pejabat yang dinilai membebani keuangan negara,” ujarnya di tengah massa aksi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, bersama jajaran wakil ketua dan anggota DPRD langsung hadir menemui massa aksi di depan gerbang kantor. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk menjadi mitra masyarakat dan menjembatani aspirasi rakyat ke tingkat pusat.
“Masukan teman-teman kami terima, dan akan kami perjuangkan. Kami berharap koordinasi ini terus terbangun, agar perjuangan aspirasi masyarakat berjalan efektif,” ujar Diah Citra.
Ia juga memastikan bahwa DPRD Bima akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas dan mendorong realisasi tuntutan massa.
Sebelumnya, situasi Kabupaten Bima sempat diwarnai isu potensi demonstrasi besar-besaran. Menyikapi hal itu, aparat keamanan gabungan Polri, TNI, dan Brimob disiagakan sejak pagi untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. Hingga aksi berakhir, tidak ada laporan insiden atau gesekan di lapangan.
Aksi ini menjadi bukti bahwa ruang demokrasi di Kabupaten Bima dapat berjalan sehat, dengan komunikasi terbuka antara masyarakat dan lembaga legislatif demi mendorong pembangunan daerah yang lebih transparan dan berpihak pada rakyat.
