Bima, Incinews.net – Suasana demokrasi di Kabupaten Bima kian menunjukkan kedewasaan. Rabu (3/9/2025), Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, bersama jajaran legislatif dan Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., turun langsung berdialog dengan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat yang terdiri dari HMI MPO, SEMI, SMI, dan sejumlah OKP lainnya.
Aksi yang digelar di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bima ini berlangsung tertib dan aman, dengan pengawalan aparat dari Polres Bima, Dandim 1608, dan Polres Bima Kota.
“Situasi demokrasi daerah kita berjalan dengan baik. DPRD akan selalu terbuka menerima masukan dan kritik dari masyarakat,” ujar Dita, sapaan akrab Ketua DPRD, saat duduk melingkar bersama para demonstran.
Tuntutan Massa: Dari BUMD hingga Kasus Arumi
Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah isu strategis:
Optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan BUMD.
Penindakan tegas terhadap mafia gas LPG dan pupuk.
Dorongan untuk merumuskan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Desakan penuntasan kasus Arumi yang masih bergulir.
Kapolres Bima, AKBP Eko Sutomo, menegaskan bahwa beberapa tuntutan tersebut sudah masuk dalam prioritas penegakan hukum.
“Kami terus melakukan pengembangan terhadap kasus mafia LPG dan hingga kini sudah memeriksa 26 orang terkait kasus Arumi,” ungkapnya.
Suasana aksi yang sejuk dan penuh keterbukaan diapresiasi banyak pihak. Massa aksi menegaskan komitmennya untuk mengedepankan dialog ilmiah ketimbang tindakan anarkis.
“Kami tidak ingin anarkis, yang kami butuhkan hanya keterbukaan dan respons cepat dari para pemangku kebijakan,” tegas salah satu orator aksi.
Tak berhenti di DPRD Kabupaten, aliansi mahasiswa dan masyarakat ini berencana melanjutkan aksi serupa di Kantor DPRD Kota Bima. Aksi ini diharapkan tetap berjalan damai dan menjadi momentum penguatan demokrasi lokal yang sehat dan partisipatif.
