Foto: Risky Rakadisa Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bima. (Sumber: Ist)
Bima – Incinews.net - Kebakaran misterius yang melanda Kantor Inspektorat Kabupaten Bima pada awal Agustus 2025 menuai sorotan tajam dari publik. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Riszky Rakadisa, mendesak Bupati Bima Adi Mahyudi dan Wakil Bupati Irfan untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta Lapangan (TPFL) guna mengungkap secara menyeluruh motif dan fakta di balik insiden tersebut.
Dalam keterangannya kepada media, Kamis (7/8/2025), Riszky menilai kebakaran itu bukan sekadar insiden biasa, melainkan memiliki potensi indikasi kuat terhadap dugaan penghilangan barang bukti atau dokumen penting milik negara.
"Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk membentuk TPFL yang independen, terdiri dari kalangan profesional seperti advokat, akademisi, organisasi Cipayung, dan jurnalis, guna mengungkap fakta secara transparan dan tuntas," tegas Riszky.
Menurutnya, pembentukan tim independen tersebut menjadi penting untuk:
1. Menghimpun fakta lapangan dari berbagai pihak, termasuk saksi dan masyarakat sekitar.
2. Menyusun kronologi dan mengungkap latar belakang terjadinya kebakaran secara komprehensif.
Lebih jauh, Riszky menyampaikan kekhawatiran atas hilangnya dokumen penting yang berpotensi berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan anggaran daerah.
"Kantor Inspektorat menyimpan data dan dokumen terkait kerugian negara. Jika tidak segera diungkap, ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan transparansi pemerintahan," lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa HMI Cabang Bima akan terus mengawal proses penyelidikan yang saat ini ditangani oleh Polres Bima Kota.
"Kami dukung penuh pihak kepolisian, tapi juga ingin memastikan bahwa pengungkapan kasus ini tidak setengah hati. Perlu ada tekanan moral dari masyarakat sipil agar tidak ada yang ditutup-tutupi," tambahnya.
Kebakaran yang terjadi belum lama ini telah menghanguskan sebagian besar ruangan dan dokumen di Kantor Inspektorat Kabupaten Bima, namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait penyebab pasti maupun dugaan unsur kesengajaan.
Desakan dari HMI Cabang Bima ini menambah daftar panjang tuntutan publik agar pemerintah daerah bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam menegakkan prinsip good governance dan supremasi hukum.
