Kota Bima, Incinews,Net- Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi keumatan, Wakil Wali Kota Bima menerima kunjungan silaturahim sekaligus konsolidasi dari jajaran Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (14/07/2025), di kediaman resmi Wakil Wali Kota Bima.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PW DMI NTB, Drs. H. Mudzihir, yang menyampaikan tujuan kedatangan mereka ke Kota Bima dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus konsolidasi pembentukan struktur kepengurusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bima.
“Kami hadir untuk memakmurkan masjid-masjid, serta memastikan bahwa kepengurusan DMI Kota Bima nantinya bisa berjalan seiring dan sepengetahuan DMI Provinsi,” ungkap H. Mudzihir.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bima memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis PW DMI NTB dan menyatakan dukungan penuh atas rencana pembentukan kepengurusan DMI di tingkat kota.
“Atas nama Pemerintah Kota Bima, saya sangat mengapresiasi inisiatif baik ini. Kami mendukung penuh pembentukan kepengurusan DMI Kota Bima, dan untuk soal nama-nama, kami serahkan kepada para ulama, sebagai bentuk penghormatan kami terhadap otoritas keagamaan di daerah ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menaruh harapan besar terhadap kunjungan ini agar membawa dampak positif bagi penguatan tata kelola masjid di Kota Bima.
“Kehadiran DMI NTB di Kota Bima ini sangat berarti. Semoga menjadi awal yang baik bagi peningkatan kualitas pengelolaan masjid, baik secara administratif, programatik, maupun spiritual,” tambahnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kesra Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kabag Kesra Kota Bima. Suasana kegiatan berlangsung dalam nuansa hangat dan penuh kekeluargaan, yang diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh tamu dan unsur yang hadir.
Kunjungan PW DMI NTB ini menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat dan peradaban, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan.
