Kota Bima, Incinews,Net- Suara lantang datang dari gedung legislatif Kota Bima. Anggota DPRD Kota Bima dari Komisi I, Abdul Robbi Syahrir, menumpahkan kritik tajam terhadap lambannya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima. Dalam pernyataan publiknya yang penuh tekanan, ia mendesak pemerintah daerah untuk “segera kembali ke jalan yang benar” dan menghentikan segala bentuk apologi prosedural yang dianggap menyesatkan dan membodohi publik.
Robbi menegaskan bahwa masyarakat kini sudah cerdas dan paham mekanisme anggaran daerah, sehingga alasan prosedur tidak bisa lagi dijadikan tameng atas kegagalan pemerintah dalam menjalankan program prioritas.
“Jangan berapologi dengan prosedur dan tahapan, rakyat sudah pintar! Semua paham soal penganggaran APBD,” tegas Robbi.
Ia menyoroti penggunaan ruang fiskal yang dinilainya tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat. Padahal, kata dia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri No. 900/833/SJ jelas mengarahkan agar hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk sektor kesehatan.
“Kenapa justru anggaran dipakai untuk penataan Serasuba Rp4 miliar dan lampu taman Rp5 miliar? Ini belum mendesak. Sementara RSUD yang nyata-nyata dibutuhkan malah dikesampingkan,” ungkapnya kritis.
Robbi bahkan menantang Pemkot Bima untuk melakukan survei terbuka kepada masyarakat. Ia meyakini rakyat akan lebih memilih pembangunan RSUD dibanding proyek estetika yang tak menyentuh kebutuhan dasar.
Tak berhenti di situ, politisi muda ini juga menuding adanya praktik penganggaran yang tidak prosedural dalam proyek ruang rawat inap RSUD yang dianggarkan setelah evaluasi RAPBD.
“Kalau prosedur dijadikan alasan, lalu bagaimana dengan proyek yang dianggarkan setelah RAPBD dievaluasi? Ini standar ganda!” cetusnya tajam.
Terkait usulan tender multiyears, Robbi menegaskan bahwa berdasarkan PMK No. 93/2020, metode itu hanya bisa diterapkan dalam kondisi kahar atau force majeure — bukan sebagai jalan keluar atas ketidaksiapan anggaran.
“Jangan gagal paham! Multiyears hanya untuk keadaan darurat, bukan karena tidak becus mengatur anggaran,” tegasnya lagi.
Di akhir pernyataannya, Robbi meminta pemerintah segera berhenti berdalih dan mulai fokus pada program prioritas rakyat.
“Jangan kita bodohi masyarakat dengan alasan prosedur. Segera kembali ke jalan yang benar dan prioritaskan pembangunan RSUD Kota Bima!” pungkasnya dengan nada tinggi.
