Bima, Incinews.net — Krisis kelangkaan LPG 3 Kg kembali menghantam wilayah Kabupaten dan Kota Bima. Seolah menjadi "tradisi tahunan", kondisi ini memicu kemarahan publik dan kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah daerah dan pihak agen akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan situasi terkini di lapangan.
Haerun Jaya Muslimah, Pejabat Fungsional Ahli Muda Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bima, menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan rapat koordinasi bersama pihak agen LPG, Pertamina, serta aparat kepolisian guna mencari solusi cepat atas krisis yang berulang ini.
"Dari hasil evaluasi kami, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan LPG. Oleh karena itu, Pemkab Bima telah mengajukan penambahan kuota LPG ke Ditjen Migas, dan alhamdulillah sudah direspons positif," jelas Haerun saat ditemui Rabu, 16 Juli 2025.
Menurutnya, peningkatan konsumsi LPG tidak hanya berasal dari kebutuhan rumah tangga miskin, melainkan juga digunakan oleh pelaku usaha kecil, pedagang, bahkan sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama penyebab kelangkaan yang terus berulang setiap tahun.
Senada dengan itu, Agus Rusmanto, perwakilan dari agen resmi PT. Bimatama Migas Bersinar, membenarkan bahwa lonjakan permintaan LPG terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menyalurkan gas sesuai prosedur resmi.
"Kami tetap distribusikan sesuai alur yang ditentukan. Kami juga terbuka terhadap masukan masyarakat bila ada dugaan penyimpangan di lapangan," tegas Agus.
Yang menjadi sorotan, penggunaan LPG bersubsidi kini tak lagi tepat sasaran. Gas melon yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, justru banyak digunakan oleh kalangan menengah bahkan sektor non-rumah tangga. Pemerintah daerah menyebut tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa yang layak menerima, karena aturan itu menjadi wewenang pemerintah pusat.
Melihat kondisi ini, Pemkab Bima menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi LPG dan mendorong perbaikan sistem pendataan serta pengawasan distribusi agar subsidi tepat sasaran. (Team)