Mataram, Incinews,Net- Sorotan tajam dilayangkan kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Bali-Nusra setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB anjlok hingga minus -1,47 persen.
Penurunan drastis ini terjadi pada saat publik menaruh ekspektasi besar terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Muhammad Iqbal dan Sitti Rohmi Dinda, yang baru menapaki 100 hari kerja. HMI menilai, pernyataan Gubernur yang menyebutkan bahwa penurunan ini disebabkan berhentinya operasional smelter PT. AMNT hanyalah bagian kecil dari persoalan besar yang selama ini ditutupi.
“Kami sudah lama menyuarakan bahwa keberadaan PT. AMNT bukan hanya tidak berdampak signifikan bagi masyarakat lingkar tambang, tapi justru memicu pemiskinan struktural dan krisis sosial di Sumbawa Barat,” tegas Sugeng Aryanto, Ketua Bidang ESDM HMI Badko Bali Nusra. Pada Rabu 18 Juni 2025.
4 Masalah Serius yang Disoroti HMI:
1. Ketidaktransparanan Dana CSR dan Dugaan Manipulasi Pajak
2. Krisis Sosial dan Pemiskinan Struktural
3. Kejahatan Lingkungan
4. Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem
HMI bahkan telah melaporkan hasil investigasi ini ke Dinas ESDM NTB dan Komisi IV DPRD NTB, serta tengah mengupayakan penyampaian langsung ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta.
DBH Tak Kunjung Dibayar, Gubernur Dinilai Tak Bertaring
Persoalan semakin runyam ketika PT. AMNT hingga kini belum juga menyetorkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Provinsi NTB. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, DBH adalah kewajiban hukum yang harus dibayar oleh pemegang IUPK kepada daerah sebagai bentuk keadilan distribusi hasil tambang.
“Ini bukan persoalan teknis biasa, ini bentuk pengabaian terhadap hak rakyat NTB. Gubernur NTB harusnya berdiri tegak, bukan menjadi penonton. Jika tak mampu menegakkan keadilan atas nama rakyat, maka layak publik mempertanyakan komitmen kepemimpinannya,” tambah Sugeng.
HMI menegaskan bahwa DBH bukan sekadar angka, tetapi hak rakyat NTB untuk keluar dari jerat kemiskinan. Untuk itu, organisasi mahasiswa Islam tertua ini menolak keras jika dana tersebut diselewengkan atau hanya mengalir ke segelintir elit.
“Kami akan kawal terus, pastikan dana DBH tidak jadi bancakan elit daerah. Ini uang rakyat! Harus digunakan untuk pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih menghantui NTB,” tegas Sugeng dengan nada tinggi.
Penutup:
HMI Badko Bali Nusra menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan konkret terhadap PT. AMNT, maka gerakan mahasiswa akan terus menyuarakan perlawanan di jalanan maupun melalui jalur hukum dan kebijakan publik.
“Kami mahasiswa adalah penjaga nurani rakyat. Jika negara dan daerah tunduk pada kepentingan korporasi, maka kami akan berdiri paling depan untuk menolaknya,” tutup Sugeng dengan tegas.
