Bima, Incinews,Net- Sorotan tajam kembali diarahkan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Dapil III, khususnya yang membawahi wilayah Donggo-Soromandi. Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Donggo yang kian hari makin ambruk menuai kecaman dari masyarakat setempat, termasuk dari kalangan pemuda dan konten kreator daerah.
Daus Kharisma, konten kreator asal Bima yang aktif mengawal isu-isu sosial, menyatakan keprihatinannya atas rusaknya hampir seluruh ruas jalan dari Donggo Barat hingga Donggo Timur. Menurutnya, jalan yang berlubang besar, rusak berat, hingga tergenang air hujan sudah sangat mengganggu mobilitas warga serta aktivitas transportasi barang dan jasa di wilayah pegunungan tersebut.
"Kami menyentuh hati dan panggilan nurani para wakil rakyat seperti Bang Rafidin, Supardi, dan Bang Gio dari Sai. Donggo bukan pinggiran, tapi aset negara. Jangan biarkan rakyat apatis karena jalan rusak yang tak kunjung diperjuangkan,” tegas Daus.
Kritik paling keras ditujukan kepada para legislator dapil III yang dinilai telah gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan aspirasi masyarakat. Padahal, legislatif memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan utama rakyat dalam pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan kabupaten.
Masyarakat menyebut saat ini bukan hanya sekadar kerusakan fisik jalan, tetapi kerusakan kepercayaan publik terhadap para wakil rakyatnya. Warga Donggo kini mempertanyakan sejauh mana efektivitas DPR dalam memperjuangkan nasib masyarakat yang setiap hari bertaruh nyawa melintasi jalan-jalan berlubang dan rawan kecelakaan.
“Legislator jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat kesusahan. Kami butuh terobosan nyata, bukan janji manis,” tambah seorang warga Lalopu dengan nada kecewa.
DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran dan kebijakan eksekutif dinilai lalai dalam memaksa Pemda untuk memprioritaskan anggaran perbaikan jalan di Donggo. Masyarakat menuntut DPR segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau inspeksi lapangan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap penderitaan warga.
Sorotan ini menjadi momentum untuk membangunkan kesadaran kolektif para pemegang mandat rakyat agar tidak memandang remeh kerusakan jalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi konkret.
