Kota Bima, Incinews,Net- Pemerintah Kota Bima menunjukkan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi dan manajemen kepegawaian daerah melalui keikutsertaan aktif dalam agenda nasional. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Saleh, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, yang digelar secara virtual pada Senin, 30 Juni 2025.
Rapat nasional tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Wali Kota Bima, dan diikuti oleh jajaran pejabat tinggi nasional seperti Menteri PAN-RB, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kepala BKN RI, serta seluruh Kepala Kantor Regional BKN se-Indonesia, termasuk para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam forum strategis ini, sejumlah isu krusial terkait kebijakan kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah menjadi fokus utama pembahasan. Di antaranya:
1. Pengangkatan CPNS dan PPPK, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan ASN di daerah dan evaluasi proses rekrutmen sebelumnya.
2. Kebijakan mutasi dan promosi ASN oleh BKN RI yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan manajemen talenta.
3. Penerapan sistem kerja fleksibel, seperti Work From Anywhere (WFA), dalam mendukung efisiensi birokrasi serta adaptasi terhadap transformasi digital dalam pemerintahan.
Drs. H. Muhammad Saleh menyampaikan bahwa partisipasi dalam rapat nasional ini sangat strategis bagi daerah, karena menjadi wadah untuk menyerap arah kebijakan pusat sekaligus menyuarakan dinamika lokal. Ia menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci suksesnya pelayanan publik yang berkualitas dan percepatan reformasi birokrasi.
“Keterlibatan aktif daerah dalam forum nasional seperti ini sangat penting. Kita tidak hanya menerima arahan, tapi juga menyampaikan realitas dan tantangan di lapangan agar ada kebijakan yang tepat guna dan kontekstual,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Bima, lanjutnya, akan segera melakukan tindak lanjut hasil-hasil rapat tersebut dalam bentuk penyusunan kebijakan lokal yang adaptif dan responsif, utamanya dalam hal rekrutmen ASN, pengembangan SDM, serta inovasi sistem kerja pemerintahan.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bima kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan daerah yang profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul di era digital.
