Bima,Incinews.net. Barisan Muda Nusantara (Bardam) NTB Cabang Bima melakukan aksi guna meminta pemerintah pusat untuk mencabut peraturan tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) dan meminta pemerintah Provinsi NTB hingga Pusat segera menyelesaikan tuntutan masyarakat tentang Pemekaran Provinsi Sumbawa (PPS).
Menurut bardam NTB cabang Bima pemerintah di tingkat pusat dan di tingkat provinsi saat ini belum memiliki keseriusan di dalam merespon keinginan masyarakat terhadap pemekaran provinsi Pulau Sumbawa.
Melalui aksi yang dilakukan tersebut, bardam NTB cabang Bima mewakili suara hati masyarakat kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu serta Pulau Sumbawa pada umumnya, pihaknya mendesak pemerintah pusat khusus Kementerian Dalam Negeri DPR RI Komisi II dan Presiden Republik Indonesia untuk mendengarkan suara hati dan keinginan masyarakat pulau Sumbawa.
"Kami berdam NTB cabang Bima meminta Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto untuk mendengarkan suara hati masyarakat pulau Sumbawa, juga menteri dalam negeri, dan DPR RI Komisi II segera menindaklanjuti harapan masyarakat pulau Sumbawa, PPS harga mati". tegas Yunus S.H selaku ketua Bardan NTB cabang Bima melalui orasinya.
Pantauan media ini, dalam aksi tersebut pihak Bardam NTB cabang Bima menargetkan pelabuhan dan Bandar udara Salahudin Bima di blokade bersama masa aksi, namun ditingkat lapangan aksi dikawal ketat oleh pihak Kepolisian Kabupaten Bima dan Kota Bima. Aksi Bardam NTB Cabang Bima selanjutnya berlangsung di beberapa tempat seperti di perbatasan Kabupaten dan Kota Bima (Batas Kota), cabang lampu merah pasar Kota Bima hingga di gedung DPRD Kabupaten Bima.
Lebih lanjut, lewat penyampaian aspirasi yang berlangsung di kawasan batas Kota Bima terpantau hingga membuat jalan lintas Provinsi mengalami hambatan, namun oleh pihak kepolisian bersama masa aksi dapat sepaham hingga lalu lintas jalan Provinsi kembali normal. (Team)
