Incinews.net
Rabu, 30 April 2025, 23.31 WIB
Last Updated 2025-04-30T15:31:36Z
Anggota DPRDHeadlinePemda Bima 2025

Menakar Arah Perubahan, DPRD Nilai Tantangan Eksekutif Kedepan Sangat Sistemik


Foto: Muhammad Syahrul Sa"ban S.E, anggota DPRD Kabupaten Bima Fraksi Gerindra. (sumber: Team)

 


Bima,Incinews.net- Kutipan diskusi kedaerahan yang berlangsung di ruang DPRD Kabupaten Bima, mengupas sejumlah hal yang dianggap penting dalam mendongkrak arah perubahan dan perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima. Rabu, 30/4/2025.



Dalam diskusi singkat yang berlangsung, Muhammad Syahrul Sa"ban, S.E   menyoroti situasi kedaerahan saat ini, dihadapan wartawan pihaknya mengungkap pentingnya langkah dari pihak Eksekutif dalam menata daerah dengan sistem yang berlaku sistemik, termasuk menyoal situasi dan tuntutan kedaerahan pada hasil tani komoditi jagung.



"Peraturan Daerah tentang standar operasional prosedur pihak perusahaan swasta, daya dongkrak kinerja Bulog yang solutif, dan pentingnya peran Eksekutif membantu peran Bulog utuh menyerap hasil tani, sehingga daya beli Bulog sesuai harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah dapat dirasakan lebih dominan oleh para Petani" Urai Muhammad Syahrul Sa"aban, S.E.



Beberapa bulan terakhir ini, hasil  monitoring pihaknya dibeberapa gudang penampung jagung, serta analisa dari pokok permasalahan yang ditemukan dilapangan, pihaknya melihat tantangan eksekutif kedepan dalam mewujudkan secara utuh selogan perubahan yang telah didengungkan oleh Eksekutif.



Kata dia, tantangan Eksekutif sesuai selogan perubahan yang didengungkan oleh aktor yang menduduki Eksekutif saat ini, akan mengalami tantangan yang demikian sistemik. tantangan tersebut dalam urainya terletak pada upaya yang mengakar pihak Eksekutif dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan, terutama pada polemik pasar terkait harga jagung, peluang pasar kedepan dan situasi keterbatasan jangkauan daya beli dari pihak luar yang sedang dihadapi oleh daerah saat ini.



Selain itu, Muhammad syahrul Sa"ban, S.E  anggota DPRD Kabupaten Bima juga memandang pentingnya langkah Eksekutif untuk segera menentukan kebijakan yang tetap memihak kepada masyarakat khususnya petani jagung. Lewat diskusi tersebut ia juga sempat menyoroti keharusan perusahaan swasta yang beroperasi di daerah kabupaten Bima.



"Termasuk daya serap oleh sejumlah perusahaan swasta yang menempati wilayah kabupaten Bima dengan daya tampung gudang yang ditemukan sangat terbatas, para perusahaan tersebut harus memprioritaskan menampung hasil tani diwilayah kabupaten Bima, mengingat perusahaan tersebut secara kewilayahan dominan operasinya di wilayah kabupaten Bima, terkait kondisi tersebut perlu dorongan merumuskan kebijakan para pengusaha dengan pihak Eksekutif yang mengikat". Pintanya.