Incinews.net
Sabtu, 05 Maret 2022, 21.06 WIB
Last Updated 2022-03-27T13:09:17Z
DPRDMataramNTB

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi: Penerbitan Pergub Soal Tarif Hotel Terlambat

Foto: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Mori Hanafi.

insan cita (incinews) Mataram - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) menilai. Penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi, salah satunya yang mengatur tarif kamar hotel, terlambat.


“Saya setuju dengan Pergub itu, tapi menurut saya, kehadiran Pergub tersebut agak terlambat,” ungkap, Mori Hanafi, Jumat (4/3/2022).


Dikatakan Mori, mestinya Pergub itu tidak diterbitkan awal tahun 2022. Karena, begitu jadwal MotoGP fiksdiselenggarakan pada 18-20 Maret, sudah banyak hotel yang sudah dibooking. Sehingga dalam hal ini sangat susah disesuaikan antara tarif yang diberlakukan hotel dengan Pergub yang dikeluarkan pemerintah.


“Saya bayangkan, Pergub ini keluar disisi lain sudah ada pihak pihak yang deal sama hotel,” katanya.


Mori mencontohkan Golden Palace Hotel sudah dibooking Telkomsel di Januari lalu itu artinya sudah ada kesepakatan harga. Sehingga jika sudah terjadi transaksi Business to Business maka tidak relevan lagi Pergub itu diberlakukan.


Sampai saat ini masih banyak hotel yang masih berlakukan tarif mahal. Terhadap hal itu Mori tidak mengatakan Pergub itu tidak bertaji. Tujuan pemetintah menghadirkan Pergub itu baik. Pemerintah tentunya telah melalukan kajian.


“Yang jadi masalah rata rata hotel sudah dibooking orang. Harga yang sudah tinggi sudah deal. Terus bagaimana menyesuaikannya,” tanya Mori.


“Tujuan Pergub itu bagus, sayangnya terlambat,” tegasnya.


Sementara secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi NTB, Yusron Hadi, mengakui sampai sekarang belum dibuat Satgas pengendalian tarif kamar penginapan padahal MotoGP tinggal tiga minggu lagi. Yusron hanya mengaku Satgas tersebut akan segera dibentuk.


“Satgas segera dibentuk biro hukum, on progres,” kata Yusron.


Terkait dengan Satgas itu, Yusron mengatakan Satgas tidak hanya bekerja untuk motoGP saja. Justru sejak ditetapkan nanti Satgas bekerja di kegiatan kegiatan atau even event dalam rentang waktu. “Semuanya jadi atensi Satgas,” ucapnya.