Incinews.net
Rabu, 08 September 2021, 22.21 WIB
Last Updated 2021-09-08T14:44:52Z
Lombok BaratNTB

MUI Jadikan NTB Pilot Project Gerbang Esa dan KIH

Foto: Gubenur NTB saat menghadiri acara Kementerian Perindustrian RI dan Majelis Ulama Indonesia dengan didampingi Kadis Perindustrian.

MEDia insan cita, Lombok Barat: Kementerian Perindustrian RI dan Majelis Ulama Indonesia merencanakan membangun Kawasan Industri Halal (KIH) dengan pengelolaan Gerbang Esa (Gerakan Membangun Ekonomi Indonesia). 

Gubernur Dr Zulkieflimansyah mengatakan, potensi pasar muslim,  mayoritas  penduduk dan program unggulan industrialisasi NTB diharapkan benar benar terwujud. "Pastikan benar benar berjalan dan berbeda dari kawasan industri yang ada", ujar Gubernur di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Rabu (8/9/2021). 

Seperti dikatakan Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian selain menyongsong peluang dalam pasar ekonomi Muslim global, NTB juga memiliki industrialisasi yang dapat mendukung wilayah Timur Indonesia.

Rencananya KIH akan dibangun di Lemer, Sekotong, Lobar atau di Tumpak, Loteng dengan anggaran 500 miliar mulai tahun depan dalam tiga tahap perencanaan. 

"Setelah proses pendalaman struktur industri untuk menemukan produk apalagi yang dapat didukung oleh industri permesinan kita baru kemudian kawasan dibangun 2022 sampai 2023," jelas Nuryanti, Kepala Dinas Perindustrian NTB. 

Sementara itu, perwakilan MUI KH Nuruzzaman menjelaskan, kawasan industri ini jelas akan dikelola secara syariah dengan pembiayaan yang bersumber dari lembaga dana masyarakat. Begitupula sentra industri pendukung yang akan dibangun berbasis mesjid dengan skema ekonomi modern seperti penggunaan big data dan   platform digital trade. 

"Teknologi dan sumberdaya nya akan disediakan oleh MUI. Ini momentum untuk menyelamatkan ekonomi umat karena pandemi dan praktek kapitalisme global," sebut Nuruzzaman. 

Gerbang Esa sendiri adalah gerakan kebangkitan ekonomi yang benar benar menerapkan konsep Islam yang dapat diterima oleh semua orang karena tidak menindas seperti kapitalisme yang hanya menguntungkan pemilik modal. 

"Syaratnya kita harus mau berubah dulu dan berkomitmen agar berkah sesuai petunjuk (protokol) syariah yang benar," pungkasnya. (Red/O'im)