MotoGP Mandalika Bisa Jadi Jualan Politik di Momentum Pilkada dan Pilpres -->

Iklan 970x250px

MotoGP Mandalika Bisa Jadi Jualan Politik di Momentum Pilkada dan Pilpres

Incinews.net
Senin, 07 Desember 2020
Foto: Pengamat politik di Universitas Negri (UIN) Mataram Dr. Kadri M.Saleh.

MEDIA insan Cita, Mataram: Perhelatan event internasional MotoGP 2021 di Kawasan Mandalika Kabupaten Lombok Tengah menjadi perhatian nasional bahkan dunia Internasional. Sehingga memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik. Dalam proses pengerjaanya rupanya tidak semudah itu. Sejumlah permasalahan sosial, hukum soal tanah dan relokasi rumah warga jadi sorotan.

Soal Polemik yang ada di Kawasan KEK Mandalika tersebut, pengamat politik di Universitas Negri (UIN) Mataram Dr. Kadri M.Saleh menyampaikan, tentu ini menjadi perhatian banyak kalangan, tidak hanya di lokal tapi nasional bahkan internasional. 

"Hanya saja dalam proses pembangunannya terutama MotoGP di kawasan kek Mandalika itu, bukan persoalan yang mudah. Banyak hal yang harus diselesaikan termasuk pembebasan lahan," sebutnya, saat diwawancara langsung di Fafe hotel Kota Mataram, Minggu (6/12/2020).

Secara sosial Politik, ia katakan proses pembangunan kawasan Kek Mandalika dan sirkuit MotoGP ini menyangkut persoalan kepentingan. Pertama, pencitraan daerah, yang kedua pencitraan bangsa, karena ini sudah menjadi perhatian dunia internasional.

Karena itu, Dr. Kadri menilai menyelesaikan persoalan yang masih mengganjal dalam proses pembangunan, misalnya soal sirkuit. Ia menyarankan, proses penyelesaianya ini juga harus mengedepankan prinsip-prinsip yang yang baik prinsip musyawarah dengan penegakan keadilan dan penegakan hukum karena kalau tidak ditegakkan dengan upaya penegakan ini pasti akan mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah.

"Apalagi tindakan aksi demo akan pengaruhi persepsi masyarakat internasional, karena persoalan kawasan pariwisata khusus ini juga akan membutuhkan sebuah konsep yang bagus tentang kenyamanan dan Keamanan. Orang hadir di suatu daerah, yang mereka bayar itu adalah kenyamanan dan keamanan," ungkapnya.

Selain itu, Kehadiran MotoGP bisa dijadikan jualan saat momentum politik. Apalagi ini merupakan proyek super prioritas nasional. Kalo itu sukses dilaksanakan bagi yang sedang memimpin saat ini, baik gubernur bahkan presiden bisa menjadi bahan jualan kampanye yang bisa dijadikan pencitraan.

"Ketika pemimpin saat ini sukses apalagi beberapa tahun ke depan dilakukan Pilkada serentak ini juga bisa menjadi jualan politik yang menarik," kata Dr. Kadri.

Contoh saja, sambung ia, gubernur NTB yang sekarang sedang menjabat, ketika maju lagi di tahun 2023, ditambah lagi dia bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan bisa menghadirkan pagelaran MotoGP secara baik, maka, kata pria yang akrab disapa bang kadri ini menjelaskan, ketika ada kontestasi politik di tahun 2023 pencapaian yang sudah dikerjakan bisa menjadi salah satu jualan saat kampanye. 

Sederhananya, saya sudah sukses mempromosikan di dunia internasional yang memberi dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat khususnya NTB.

 "Apalagi lagi di disertai dengan data-data tingkat penyerapan tenaga kerja dan sebagainya itu menjadi jualan dalam konteks Pilpres 2024 juga pasti. Karena ini sudah bukan saja perhatian nasional tapi internasional sehingga gaung MotoGP sebagai gelaran internasional lagi digandrungi oleh banyak penggemar Indonesia terutama kalangan elit Politik, dalam hal ini gubernur, presiden bahkan bisa saja mentrinya," terangnya.

Menjadi catatan, sirkuit ini akan memiliki panjang 4,32 kilometer dengan satu lintasan lurus, yang sepertinya akan menjadi garis "start" dan "finish".

Sirkuit akan terdiri 18 tikungan, sedangkan arena penunjang akan memiliki 40 garasi untuk kegiatan operasional tim balap.

Kapasitas panggung (grand stand) mencapai 93.200 tempat duduk. Hal itu belum termasuk 138.700 area tanpa tempat duduk yang mampu menampung 7.700 penonton. (Red/O'im)