Mataram, incinews.net: Sejumlah Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan di Nusa Tenggara Barat yakni Ikatan Mahasiswa Muahammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Hikmabudhi) memberi peringatan pada pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov NTB khususnya Bagian Bantuan Hukum dan Ham.
OKP yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus Kota Mataram tersebut sepakat meminta pemerintah Propinsi NTB mengangkat pejabat di bagian Bantuan Hukum dan Ham NTB yang tidak memiliki persoalan hukum dan harus terjaga integritasnya.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan mengatakan bahwa Gubernur maupun Sekda haruslah menilai secara cermat sosok yang diangkat menjadi pejabat di lingkungan pemprov NTB.
"Gubernur atau Sekda harus cermat, tidak hanya soal kapasitas dan kompetensi yang diperhatikan, tapi rekam jejaknya, apalagi berkaitan dengan hukum dan kemaslahatan orang banyak harus betul-betul diperhatikan," Ungkap Andi, Kamis (12/11/2020).
Sementara Ketua IMM Cabang Mataram Haerudin meminta Pemprov NTB untuk serius memperhatikan moral etik seseorang dalam memberi jabatan strategis.
"Pemda harus selektif, baik dan jujur yang harus ditempatkan, karena ini menyangkut masa depan daerah," tegas Haerudin
Selanjutnya Ketua KMHDI Mataram I Gede Surya Dharma Yasa menegaskan bahwa rekam jejak seorang pejabat sangat menentukan berjalannya birokrasi pemerintahan.
"Pimpinan daerah harus perhatikan rekam jejak, jangan sampai berdampak buruk pada birokrasi," paparnya
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum PMKRI Kota Mataram menuturkan bahwa jabatan di pemerintah propinsi adalah amanah rakyat yang harus dilaksanakan dengan baik.
"jika pengangkatan pejabat tidak dilakukan dengan jeli, maka akan berdampak pada terhambatnya keadilan di masyrakat," paparnya
Lajut Al mukmin betika pemerintah Provinsi NTB di bawah Kepemimpinan gubernur NTB, Baik nya Harus jujur terhadap Publik bahwa Di sektor Birokrasi Harus di pastikan Bersih dari segala bentuk yang Menyumbat jalan birokrasi yang Terbuka dan di percaya sesuai dengan visi misi NTB GEMILANG.
"ini memuncul Satu Ketidak percayaan Publik bagaimana borok nya birokrasi di bawah Tangan dan kekuasaan Seorang Gubernur NTB" Pungkas Ketua DPC GMNI KOTA MATARAM Bung Al mukmin Betika.
Lanjut Buyu Handoyo
Saya sangat menyesalkan Pemprov NTB, yang tidak jeli dalam memperhatikan kriteria dan fitrah dari penjabat yang di angkat
Kami mendesak Pemrov NTB untuk segera mengklarifikasi karena ini sudah menciderai jalanannya birokasi. Pungkas Ketua PC HIKMAHBUDHI Mataram.
Sementara itu Ketua Cabang GMKI Mataram juga ikut mempertanyakan integritas dari Kabag Bantuan Hukum dan Ham terbaru Pemprov NTB,
Lanjut Prandy.A.L.Fanggi untuk menopang visi NTB gemilang maka diperlukan pejabat Pemprov yang berintegritas dan bebas dari isu-isu tak sedap di kalangan masyarakat.
"Saya tantang Pemprov NTB untuk sesegera mungkin mengklarifikasi ke publik Track record Kabag Bantuan Hukum yang baru saja dilantik" Tegas Ketua GMKI Cabang Mataram Masa Bakti 2019-2021
OKP Cipayung Plus Kota Mataram sedang fokus dalam mengawal berbagai persoalan di Kota Mataram maupun NTB, diantaranya persoalan narkoba, kepemudaan dan kesejahteraan. Karena itu bagi OKP Cipayung Plus, Pemprov NTB tidak boleh luput dari 3 poin tersebut sebagai pertimbangan dalam memberi amanah siapapun untuk menjabat di lingkungan Pemprov NTB, dan apabila telah ada pejabat yang belum diyakini integritasnya, maka disarankan untuk segera diganti.
Sebagai informasi, sebelumnya pada oktober lalu, Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi telah melantik pejabat di lingkungan Pemprov NTB, diantaranya Kasubag Bantuan Hukum dan Ham Lalu Rudy Gunawan, SH yang merupakan Jaksa di Kejaksaan Tinggi NTB (Kejati NTB). (red/AK)
