Malaysia tak Bergejolak Meski Badai tak Henti Merundung, Indonesia Malah Sebaliknya -->

Iklan 970x250px

Malaysia tak Bergejolak Meski Badai tak Henti Merundung, Indonesia Malah Sebaliknya

Kamis, 10 September 2020
Foto: Penulis. 


Salman Faris

Secara sederhana, tulisan ini untuk menemukan jawaban kenapa Malaysia tak bergolak sedangkan Indonesia sentiasa bergejolak?

Saya sebenarnya dididik oleh Indonesia untuk tak pandai atau tidak peka mengambil pelajaran dari setiap peristiwa pahit. Jadi sepanjang saya menjadi orang Indonesia, sebesar dan sebanyak apa pun kejadian, ia tak berhasil membuat saya belajar menemukan atau mencipta kaedah dan strategi untuk memperbaiki Indonesia. Bagi pandangan saya, tentu ini bukan isu nasionalisme karena bahkan orang yang dinilai paling jahat oleh penguasa dalam menghianati Indonesia pun masih lantang meneriakkan kecintaan kepada Indonesia. Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa nasionalisme itu tak boleh datar sudut pandang. Ia juga bercermin kepada keadaan dan situasi. 

Namun karena beberapa tahun terakhir ini saya tinggal di Semenanjung Malaysia, saya pun agak terbiasa mencermini peristiwa sekitar. Banyak kejadian besar di Malaysia yang saya rasa memberikan pelajaran sebab orang Malaysia memang dididik untuk menyerap sebanyak-banyaknya sari dari peristiwa ngeri.

Saya tak dapat temukan jawaban kenapa Malaysia selamat dari krisis ekonomi 98 di tengah-tengah negara saya yang hampir pupus dirundung malang, sebelum saya tinggal di Malaysia. Rupanya, adat Malaysia memang belajar dari setiap jejak yang sudah dipijak. Negara dengan tegas mendidik setiap rakyat untuk tidak membiarkan setiap kejadian pahit berlalu begitu saja, tanpa mencerap rasa manis dan menghidu aroma harum, meski hanya senila.

Maka, saya pun jadi tidak heran Malaysia tidak bergolak meski tak henti dirundung badai. Apakah situasi ini disebabkan oleh kepatuhan dan ketaatan rakyat Malaysia kepada raja selaku pemimpin tertinggi? Ada betulnya karena ketaatan kepada raja adalah salah satu asas atau rukun negara Malaysia. Dengan kata lain, ada konsekuensi hukum yang berlaku jika rakyat tidak memberikan ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan kepada raja. Namun ketaatan tersebut saya tidak lihat sesederhana itu, sebab dalam kenyataannya, tidak sedikit juga rakyat secara terbuka memberikan kritik kepada raja, terutama melalui media sosial karena platform unjuk rasa secara terbuka di jalanan, di Malaysia tidak terlalu leluasa.

Dalam situasi tertentu, bahkan rakyat meluahkan perasaan berseberangan dengan raja, misalnya dalam kebijakan politik. Akan tetapi, saya tidak ingin melihat percanggahan antara setia kepada raja sebagai rukun negara dengan sikap kritis beberapa rakyat kepada raja. Saya ingin meneropong kenapa dalam situasi sikap kritis sebagian rakyat itu, Malaysia tidak bergolak padahal landas pacu sikap kritis tersebut bertentangan dengan rukun negara Malaysia?

Jawabannya sangat sederhana. Pertama, kesejahteraan. Masalah isi perut rakyat Malaysia sudah selesai. Mereka tak pernah kekurangan. Jika pun ada isu kekurangan, bukan karena kenyataannya kurang, namun disebabkan oleh “perasaan” kekurangan. Situasi berbeda dengan di Indonesia. Kenyataannya memang amat kekurangan ditambah lagi perasaan yang memang selalu dalam situasi kekurangan. Apakah tidak ada rakyat miskin di Malaysia? Tentu saja ada, karena dia ada maka Malaysia pun menubuhkan kementerian yang secara khusus menangani kemiskinan. Namun yang menarik ialah perbedaan kemiskinan di Indonesia dengan di Malaysia. 

Jika di Indonesia, orang miskin dipastikan tidak punya benda dan karena ketidakpunyaan tersebut, mereka jadi sering merasakan lapar. Jika mereka makan pun, dengan makanan seasal dan seadanya. Jadi, kemiskinan di Indonesia ialah karena benar-benar miskin dalam pengertian tak berpunya tidak juga berdaya. Lain halnya di Malaysia. Orang miskin di Malaysia dipastikan dapat makan, minum, dan bertempat tinggal. Mereka tidak kelaparan karena ketiadaan makanan.

Jadi teori kemiskinan di Malaysia dilandaskan kepada membandingkan kualitas makanan bukan membandingkan antara orang yang dapat makan dengan mereka yang tidak memperoleh makanan. Misalnya, orang miskin di Malaysia hanya dapat makan sepotong ayam sedangkan mereka yang tak tergolong miskin dapat menyantap ayam lebih sepotong. Dengan kata lain, tidak ada rakyat Malaysia yang menjalani hari-hari mereka dalam keadaan perut kosong. 

Kenapa isu kesejahteraan tersebut tak lagi berfisik seksi? Secara sederhana dapat dilihat dari ketersediaan makanan. Tak terbilang jenis makanan dapat dijumpai di pasar setiap hari. Dan harga dikendalikan dalam batas ambang keterjangkauan. Bayangkan saja, jika di Indonesia harga ayam potong satu kilo tiga ribu rupiah, di Malaysa hanya tiga ratus rupiah. Pengendalian jumlah makanan yang diimbangkan dengan harga yang terkendali secara cerdas, menjadi rumus jitu Malaysia untuk menyelesaikan masalah isi perut.
 
Jawaban kedua adalah keadilan. Kalau orang Indonesia berwatak Indonesia yang tak pernah merasakan keadilan yang esensial dan substansial itu melihat timpah ruahnya motor gede dengan merek-merek terkenal nan mahal di Malaysia, pastilah akan sering mengumpat. Tentu tidak dengan rakyat Malaysia. Kenapa? Karena setiap lapisan masyarakat mempunyai jalannya. Mereka yang mempunyai kendaraan mewah dapat menikmati jalan raya yang bagus dan tol yang jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang tak berpunya, setidak-tidaknya mereka tidak berjalan di jalanan becek, berlumpur, berair dan berdebu. Sebab, sepelosok apa pun tempat tinggal, negara menyediakan jalan yang memuaskan mereka. Malaysia membuat tata ruang yang berkeadilan sehingga mereka yang amat gemar makan di KFC sama jumlah dengan mereka yang gemar makan di kaki lima. 

Yang menarik di sini bukan soal kegemaran tersebut, namun soal simbol kapitalis dengan proletar berdampingan dalam suasana keterpenuhan keperluan kelas masing-masing. Amat berbeda di Indonesia yang demi melanggengkan Indomaret dan Alfamart, misalnya, ruang bagi mereka yang hanya mampu membeli nasi balap alias nasi kucing dibumihanguskan. Maka situasi berkeadilan di Malaysia dapat dirumuskan dalam kecerdikan negara memenuhi hasrat kapitalis dan selera kaum marhaen. Kedua kelas ini berlenggok dengan daya mampu masing-masing. Apakah tidak ada kecemburuan sosial. Sudah pasti ada, namun sekali lagi tidak terjadi pergolakan disebabkan oleh negara berhasil memenuhi keperluan masing-masing kelas sosial.

Cara mengelola negara menjadi salah satu azimat pengendalian pergolakan. Dalam konteks ini dapat diselitkan pertanyaan, apakah tidak ada korupsi di Malaysia? Sudah pasti ada. Namun yang menarik, rupanya korupsi ini secara genetis ditentukan oleh watak dan budaya satu negara. Di Indonesia, karena dibesarkan oleh budaya gotong royong dalam kemiskinan, maka begitu menjadi penguasa dan kaya raya, mereka pun berjamaah dalam menjalankan korupsi. Agak berbeda dengan perangai korupsi di Malaysia yang terminimalisasi menjadi persendirian koruptor. Dengan kata lain, apabila korupsi berlaku, ianya dijalankan secara persendirian dengan tidak melibatkan banyak orang. Dengan begitu, risiko keuangan tidak memberikan dampak memelaratkan negara serta penanggulangan menjadi sedikit lebih mudah.

Sebagai negara federal, saya membayangkan suhu politik di Malaysia akan lebih ganas dibandingkan Indonesia. Namun ternyata tidak. Pertarungan sengit dalam perpolitikan berlangsung, namun isu politik tidak dijadikan menu utama konsumsi. Di samping itu, menarik dicermati pernyataan Perdana Menteri Y.B Tan Sri Muhyiddin Yassin, “politisi mengurusi negara dan pemerintah mengurus rakyat”. Satu tupoksi yang jelas. Bukan seperti di Indonesia yang semua elit mengatasnamakan rakyat, akhirnya ketumpangtindihan tersebut berdampak kepada kesalahan mengurus negara yang memelaratkan rakyat. Selain itu, saya sangat jarang menjumpai istilah dan praktek politisasi. Meskipun hal itu terjadi, sekali lagi tidak sampai menimbulkan pergolakan hingga ke akar rumput. Kenapa?

Karena masalah perut sudah selesai.

Jadi, sepanjang rakyat Indonesia masih banyak yang merasa lapar karena negara selalu gagal menyelesaikan isi perut secara jitu, sepanjang itu Indonesia tetap menjadi Indon. Namun tentu tak bermaksud saya setuju dengan azimat paling hebat Indonesia dalam mengisi perut rakyat yang kosong ialah bagi-bagi sembako. Sebab jika digunakan sebagai kaedah memusnahkan kemiskinan, selain budaya bagi-bagi sembako ini terbukti merusak watak dan tabiat penguasa menjadi stockist dan supplier, juga merusak sifat rakyat menjadi pemalas dan pengemis. Malaysia hanya membagi sembako dalam situasi darurat sedangkan Indonesia bisa saja setiap saat. 

Mengelola negara tentu saja tidak hanya terbatas pada mengurusi pemerintahan. Ia bisa juga digerus kepada mengelola kekayaan negara. Terkait hal ini, apakah Malaysia lebih kaya dibandingkan Indonesia. Jelas, semua yang bernyawa setuju yang Indonesia jauh lebih kaya berbanding Malaysia. Bahkan jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, Indonesia masih di posisi pertama sebagai negara terkaya. Akan tetapi jika ditelisik dengan benang kesejahteraan, Indonesia melorot ke bagian paling bawah. Isu tentang ekonomi dikuasai asing juga berlaku di Malaysia. Hal yang sama di Indonesia. Namun karena di tengah keterbatasan tersebut, Malaysia berhasil mengelola kekayaan, rakyat pun tidak tertimpa kelaparan. Mereka sadar yang asing banyak menguasai palung ekonomi, namun tidak sedikit juga dari mereka menunjukkan kemampuan sebagai pemain utama di rumah sendiri. Terutama sekali, karena isi perut rakyat tetap ditumpukan.

Ada yang tidak kalah menarik, yakni keteladanan. Sebenarnya, pendekatan kenegaraan Malaysia amat sederhana yaitu panutan. Ada yang dituakan. Jika politik negara buntu, mereka akan segera menghadap raja. Seterusnya segala titah raja dijalankan. Para politisi saling sikut dan sikat di arena perpolitikan, namun di hadapan raja, mereka menjadi manusia yang mesti tunduk kepada yang dituakan, patuh kepada yang dituakan. Menyadari diri sebagai pengendali negara bangsa, raja menuakan sekaligus meneladankan diri tanpa merajai diri. Akhirnya, seganas apa pun situasi politik, ia tak pernah mengancam keselamatan negara. 

Berbeda dengan Indonesia. Negara di mana manusia tiada yang dituakan, yang kanak dinistakan. Legislatif dan eksekutif sama saja. Dan ketika mereka beperang, tidak ada orang yang berperan sebagai penengah. Tadinya berharap yudikatif, namun rupanya ini juga dibentuk oleh king kali kong legislatif dan eksekutif. Sosok panutan yang ditumpukan pun berpolitik. Jika tidak berpolitik, ia hanya jadi panutan kelompok sendiri, bukan menjadi teladan Indonesia. Sosok yang meniatkan diri menjadi panutan Indonesia segera dipersekusi. Maka jadilah Indonesia sebagai negara tanpa teladan. 

Pemerintah merasa paling berkuasa karena tidak ada sosok yang ditakuti. Sosok sudah termanifestasi dalam Undang-udang, namun Undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah dan legislatif yang mencerminkan watak dan birahi mereka, bukan cerminan kebangsaan dan kenegaraan. Jadi absurd, bukan? Satu negara besar dan terkaya, menuakan benda mati bernama Undang-undang. Bukan meneladani manusia yang mempunyai legitimasi dan kekuatan etika moral di atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jangan-jangan Indonesia ialah negara di mana Tuhan sudah mati. 

Maka, negara tanpa teladan ialah sama dengan negara tanpa pemimpin. Negara tanpa pemimpin lebih rendah dibandingkan negara wayang.
  
Malaysia, 10/09/2020