 |
| Foto: Kepala Divisi ITDC Pari Wijaya Bersama DPD RI Evi Apita Maya saat meninjau secara langsung lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP di Kawasan KEK di Lombok Tengah. (O'im) |
Lombok Tengah, incinews.net: Pembangunan sirkuit moto-GP Mandalika Lombok NTB masih ditemukan sejumlah masalah. Hingga kini, pembebasan lahan di kawasan areal sirkuit MotoGP sekitar 5 hektar masih terkendala adanya lahan warga yang belum bisa diselesaikan.
Kepala Divisi ITDC Pari Wijaya mengungkapakan, lahan yang bermasalah kalau di dalam sirkuit itu sekitar 5 Hektar. Tapi Ada juga yang diluar area. Hal itu disebabkan karena luas lahan yang di klaim ini kadang-kadang berkembang terus. Seperti misalnya tiba-tiba pada saat proyek jalan pas mau digali tiba-tiba diklaim lagi oleh warga.
"Padahal sebelumnya tidak ada yang klaim. Makanya kami kadang-kadang dilapangan tidak bisa cepat. Nanti tentunya akan menunggu arahan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) karna Forkopimda yang mengumumkan proses falidasi dan registrasi," paparnya. (21/8/2020) kemarin.
Lebih lanjut ia sebutkan, Karna Ada proses surat menyurat, pemberitahuan dan tawar menawar. Informasi yang kita simpulkan dilapangan ada beberapa model Seperti, yang pertama tidak pernah merasa menjual, kedua saudaranya menjual tapi tidak diberi tahu dan terus masih mengklaim sisa lahan.
"Tentunya karena kami ITDC diberikan penugasan sejak 2008 dan kami serahkan kepada pihak yang bewajib baik itu BPN maupun pihak kepolisian," jelas pria yang ramah dan murah senyum ini.
Sementara DPD RI Evi Apita Maya, menjelaskan, memang kawasan dari kute dan sekitarnya ini sertifikatnya banyak bermasalah dan tumpang tindih kepemilikan lahan. Saya dulu notaris soalnya, "tapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik, apalagi lokasi ini merupakan lokasi yang sudah ditetapkan sebagai tempat perhelatan besar dan mampu berdampak positif terhadap pembangunan di NTB. jadi, perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik guna mendorong percepatan dan rampungnya persiapan pelaksanaan moto-GP 2021" sebut Evi Pemilik suara terbanyak pada pemilihan anggota DPD RI 2019 kemarin, saat meninjau langsung pembangunan dan kesiapan infrastruktur MotoGP.
"Melihat progress hari ini, diperlukan tindakan yang paralel dan massif dari stakeholders terkait, baik dalam rangka menyelesaikan persoalan lahan maupun pekerjaan fisik," tambahnya.
Selain itu, ia berharap permasalahan lahan ini agar segera bisa diselesaikan. "Segera Pemerintah untuk bersama-sama kita carikan solusi, dengan catatan Hak-hak warga harus kita lindungi juga," sebutnya.
Evi juga meminta Komitmen Forkompinda, untuk membantu menyelesaikan permalasahan yang ada, perhatikan hak-hak warga tanpa ada yang dirugikan.
"Pemerintah harus hadir sebagai perwakilan warga, bukan sebaliknya. Hal ini tentu akan membuat warga merasa lebih diperhatikan atas haknya,"bebernya.
Pada kesempatan yang sama, ibu Evi juga menyampaikan bahwa jika progres pembangunan dirasa mulai clear, agar para pihak di daerah segera mulai menginisiasi penyiapan skill tenaga lokal yang dapat bekerja di perhelatan moto-GP.
"Jangan sampai tiba masa, muncul alasan bahwa masyarakat tidak atau belum memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentu ini akan memunculkan masalah baru dikemudian hari. Hal ini banyak ditanya oleh warga sekitar lokasi pembangunan moto-GP," ungkapnya. (red)
