 |
| Foto: Herman Jayadi Ketua PC. PMII Kota Mataram dan Aziz Muslim Ketua Pengurus Koordinator CabangPMII Bali-Nusa Tenggara. (ist/O'im) |
Mataram, incinews.net: Aksi demo PMII terkait galian tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berujung pada tindakan rerepresif oknum Polisi dengan amukan pukulan bahkan tendangan terhadap 3 orang kader PMII, harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.
Menanggapi hal itu, Aziz Muslim Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC. PMII Bali-Nusa Tenggara), mengambil sikap tegas mengecam tindakan represif oknum polisi tersebut.
 |
| Foto: Salah satu korban harus dibawa kerumah sakit akibat bentrok dengan pihak keamanan dari kepolisian. |
Aziz mengatakan, PMII sebagai organisasi kemahasiswaan, tidak boleh dikotori oleh pihak manapun. Advokasi publik setiap kader PMII merupakan jalan idealisme untuk membela hak-hak rakyat. "Jangan sampai ada produk keamanan yang gagal membina anggotanya dalam hal ini (Kepolisian), sehingga harus mencedrai Hak Asasi Manusia dalam berpendapat di muka umum,"ungkapnya.
Lebih lanjut Aziz menghimbau kepada seluruh kader PMII seBali-Nusa Tenggara, untuk turun melakukan aksi demonstrasi di depan kantor kepolisian di daerah masing-masing dengan tuntutan yakni meminta Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI), Jendral Pol. Idham Aziz, agar mencopot dan mememcat Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Timur.
Hal yang sama diungkapkan Herman Jayadi (Ketua PC. PMII Kota Mataram), menyatakan Institusi Polisi seharusnya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat., "bukan malah bermain pencak silat karate dengan masa hingga melukai mencedrai anggota dan kader PMII saat melakukan aksi, ini kan konyol namanya," sebutnya.
Pun demikian Herman, mengutuk tindakan represif oknum polisi terhadap kader PMII, hingga menuntut Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) Jendral Pol. Idham Aziz, agar memecat Kepala Polisi Resort (Kapolres) Kabupaten Pamekasan, "serta mencopot title kepolisian oknum polisi yang merusak citra dan nama baik institusi, tutup Herman," ujarnya. (red)
