JPS Kota Mataram Siap Gerakkan UKM Lokal

Iklan 970x250px

JPS Kota Mataram Siap Gerakkan UKM Lokal

Tuesday, April 7, 2020
Foto: Walikota Mataram H. Ahyar Abduh melakukan teleconference bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah beserta bupati dan walikota se Provinsi NTB, bertempat di Aula Pendopo Walikota Mataram. (ist/O'im)

Mataram, incinews.net: Walikota Mataram H. Ahyar Abduh melakukan teleconference bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah beserta bupati dan walikota se Provinsi NTB, bertempat di Aula Pendopo Walikota Mataram, Selasa (07/04/2020). Turut mendamping pada teleconference tersebut Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito beserta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram.

Pada rapat tersebut Gubernur NTB Zulkifelimansyah menekankan kesiapan kabupaten/kota dalam penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai dampak penyebaran Covid-19. Pemerintah NTB sendiri mengeluarkan kebijakan JPS Gemilang bagi masyarakat NTB yang tidak mampu secara ekonomi. "JPS Gemilang meliputi beberapa hal: produk pertanian, sembako, masker, obat-obatan dan vitamin. Program ini direncanakan berjalan selama tiga bulan, dan akan dimulai pada tanggal 15 April 2020,"katanya.

Selain itu, Zul menekankan agar selama wabah Covid-19 melanda, setiap daerah mampu melihat peluang usaha bagi masyarakat, dan menjalankan ekonomi dengan menggerakan UKM lokal.

Senada dengan hal tersebut Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan saat ini Kota Mataram tengah mendata UKM yang bisa diberdayakan dan sejalan dengan Jaring Pengaman Sosial, terutama untuk memproduksi masker yang memiliki standar, “tentu kita akan datangkan tim agar masker dibuat dengan standar kesehatan” ungkapnya. 

Dalam teleconference tesebut Ahyar juga menyampaikan dalam JPS Kota Mataram telah menyiapkan bantuan kepada 42.000 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu secara ekonomi, dan terbagi menjadi beberapa kategori. Setiap kategori akan ditangani oleh pemerintah pusat, provinsi maupun oleh pemerintah Kota Mataram.

Saat ini sedang dilakukan penyusaian data dengan pemerintah pusat dan provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan. (red)