Foto: Kepala BPBD NTB, Gubernur NTB dan Dandrem 162/WB, Saat Mendengarkan arahan Melalui melalui telekonferensi video dengan Bapak Presiden RI. (O'im)
Mataram, incinews.net: Presiden Joko Widodo menggelar evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi pada 2018 lalu. Melalui rapat terbatas yang kembali digelar melalui telekonferensi bersama dengan jajaran terkait, Kepala Negara pada Selasa, 17 Maret 2020, membahas penyelesaian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 yang diterbitkan dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi serta pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sana.
"Kita tahu gempa terjadi di Juli 2018 dan telah kita terbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan target waktu penyelesaian rehabilitasi maupun rekonstruksi," ujar Presiden melalui sambungan konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Inpres tersebut mengupayakan agar rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian dapat diselesaikan pada akhir Desember 2018. Sementara untuk fasilitas lain seperti rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk diupayakan selesai pada Desember 2019.
Namun, untuk saat ini proses tersebut belum selesai secara tuntas. Presiden menyebutkan bahwa hingga 9 Maret 2020 sebanyak 168.684 unit rumah telah selesai dibangun dari target sebanyak 226.204 rumah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan percepatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Hingga 9 Maret 2020, dari target 226.204 rumah, tercatat 168.684 unit rumah yang telah selesai dibangun dan 40.000 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan. Karena itu saya minta laporan terkait soal ini," tuturnya.
Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki Presiden, hingga saat ini masih terdapat dana bantuan untuk masyarakat terdampak gempa yang belum tersalurkan. Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk sesegera mungkin menyalurkan dana bantuan tersebut kepada masyarakat.
"Misalnya di Lombok Timur masih ada dana rakyat yang ada di bank sebesar Rp72 miliar dan di Lombok Utara Rp63 miliar. Untuk itu saya minta dana ini yang tersimpan di bank segera disalurkan ke masyarakat dan langkah-langkah percepatan pembangunan rumah yang masih dikerjakan ataupun belum dibangun segera bisa diselesaikan," tandasnya.
Menanggapi arahan Presiden, Gubernur NTB menjelaskan, terkait adanya dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebut dananya masih ada di pihak bank, Gubernur melaporkan semua sudah dilakukan transfer kepada masyarakat. "Dari laporan Kalak BPBD NTB saat ini sudah tidak ada dana mengendap di bank, semua sudah ditransfer ke rekening masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Presiden meminta agar daerah, khususnya NTB agar memanfaatkan momen itu untuk melakukan recovery destinasi wisata yang ada.
Terkait percepatan KEK Mandalika dalam Ratas melalui Teleconfren itu, Presiden meminta, seluruh infrastruktur Kawasan Mandalika agar dipercepat. Hal itu untuk mendukung event MotoGP 2021 agar berjalan baik dan sukses.
Dalam langkah percepatan itu Presiden Jokowi menginstruksikan empat hal. Pertama, segera melakukan penyelesaian permasalahan lahan di lokasi Sirkuit MotoGP. Menurutnya hal itu perlu mendapatkan perhatian agar segera dituntaskan. Selain itu percepatan pembangunan jalan by pass airport juga harus segera diselesaikan dan harus tuntas sebelum perhelatan MotoGP 2021.
Kedua, Terkait peningkatan infrastruktur laut, Pelabuhan Gili Mas agar benar-benar diperhatikan fasilitas yang menghadirkan kenyamanan bagi wisatawan yang melalui jalur Laut.
Ketiga, untuk infrastruktur energi, Presiden meminta agar ada penambahan kapasitas gardu listrik di Kawasan Mandalika. Hal untuk memastikan pasokan energi benar-benar terpenuhi dengan baik di Kawasan Mandalika.
Keempat, yang menjadi perhartian Presiden terkait pembangunan Rumah Sakit Internasional Mandalika. Hal ini harus segera diselesaikan pembangunannya untuk menyambut MotoGP 2021.
Akses konektivitas juga menjadi perhatian Presiden, dengan peningkatan aktivitas penerbangan dan fasilitas pendukung di Bandara. (red)
