Foto: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Ariyadi dan jajaran saat menerima rombongan dan shearing informasi. (ist/O'im)
Mataram, incinews.net: Inovasi, komitmen dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dalam sebuah organisasi besar seperti pemerintah.
Dan hal ini telah dibuktikan Pemerintah Provinsi NTB pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dengan kualifikasi tertinggi yakni Badan Publik Informatif pada tahun 2019.
Inilah yang menjadi alasan rombongan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB untuk dapat belajar dan sharing mengenai keterbukaan publik yang ada di NTB, Kamis (20/02/2020).
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah AD, menjelaskan bahwa posisi Kaltim pada tahun 2019 yakni menuju informatif. Hal ini menjadi alasan PPID Kaltim untuk terus mengupayakan agar dapat menjadi informatif.
“Nilainya kurang 4,08 untuk informatif, sehingga kedatangan kami disini untuk melihat dan mempelajari apa saja kiat - kiat yang telah dilakukan Pemprov NTB untuk bisa menjadi badan publik informatif,” jelasnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Ariyadi, yang menerima rombongan tersebut menjelaskan, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sangat mendukung tranparansi dan keterbukaan informasi.
“Gubernur NTB, Bapak Zulkieflimansyah sangat membuka berbagai informasi perihal perkembangan NTB melalui berbagai sosial media yang dimiliki. Jadi Gubernur kita sangat terbuka dengan masyarakat,” terang Aryadi.
Berbagai kanal informasi yang dibuka seperti program Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, NTB Care, Protal NTB Satu Data dan lain-lain merupakan inovasi-inovasi yang lahir dalam rangka membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi membangun NTB Bersama-sama.
“Program Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi menjadi program yang sangat diminati masyarakat. Pasalnya masyarakat dapat langsung mengeluarkan aspirasi dan pendapat kepada pimpinan. NTB Care merupakan aplikasi pengaduan yang dimana masyarakat dengan mudah melakukan pengaduan dengan mendownload aplikasinya di playstore,” paparnya.
Pada pertemuan tersebut, Ketua Komisi Informasi NTB, Hendriadi, yang ikut menerima kunjungan ini juga menerangkan pentingnya koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat saling berkoordinasi satu sama lain.
“Kreatifitas dan kolaborasi itu penting sehingga ketika menampilkan suatu hal pentingnya untuk diskusi. Hal ini tidak akan bisa diraih jika tidak ada kekompakan bersama antar PPID Utama dan PPID OPD,” jelas Hendri.(red)
