Rakor Tingkat OPD Bahas Percepatan Pengarusutamaan Gender

Iklan 970x250px

Rakor Tingkat OPD Bahas Percepatan Pengarusutamaan Gender

Thursday, November 14, 2019

Bima,Incinews.Net- Rapat Koordinasi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif gender (PPRG) Kabupaten Bima yang berlangsung Kamis (14/11) di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima secara khusus membahas pentingnya komitmen perangkat daerah dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) pada masing-masing unit kerja pemerintah daerah.
                 
Kepala Bappeda kabupaten Bima yang diwakili oleh Sekretaris H. Fahrudin, S.Sos, M.Ap saat membuka kegiatan mengatakan bahwa Rapat Koordinasi dimaksudkan untuk mengetahui posisi dan ke arah mana kegiatan pengarusutamaan gender dilakukan.
                
H. Fahrudin juga menyinggung pentingnya penyelarasan anggaran PUG pada masing-masing unit kerja pemerintah daerah. "Terkait dengan masalah anggaran, perangkat daerah harus memastikan adanya pagu besar masing-masing OPD untuk program maupun kegiatan pengarusutamaan gender". Harapnya.
                 
 Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST,. MT,. M.Sc yang memandu rapat koordinasi tersebut mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender sifatnya merupakan kegiatan kolaboratif diantara perangkat daerah pengampu (drive).
             
 "Karena itu, komitmen dan  kerjasama yang baik antara perangkat daerah mengampu diharapkan dapat menuntaskan, baik aspek perencanaan penganggaran maupun pengawasan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bima". Ungkapnya.
                
Pada kesempatan tersebut  Kepala DP3AP2KB yang diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Laily Ramdhani S.STP mengatakan bahwa keberadaan OPD driver sangat penting bagi integrasi program PUG yang akan direalisasikan  pada tahun 2020 mendatang.
              
"OPD harus memastikan bahwa setiap program atau kegiatan perangkat daerah mengakomodir aspek pengarusutamaan gender  dalam setiap perencanaan, penganggaran dan evaluasi PUG". Jelas Laily.


Sebanyak 15 peserta yang berasal dari Inspektorat, BPPKAD, DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda, Dinas Kominfotik dan 8 orang pejabat Bappeda  Kabupaten Bima. (Inc)