KEK Mandalika dan Pengarusutamaan Masyarakat: Sebuah Catatan Dialektik Ekonomi-Politik -->

Iklan 970x250px

KEK Mandalika dan Pengarusutamaan Masyarakat: Sebuah Catatan Dialektik Ekonomi-Politik

Sabtu, 05 Oktober 2019

Oleh: Astar Hadi

Kebijakan pembangunan KEK Mandalika menjadi salah satu dari 4 super prioritas mega proyek Nasional saat ini. Potensi pariwisata dan turisme di Lombok dan NTB yang sangat menjanjikan menjadi salah satu daya tarik utama pembangunan nasional ini.

Jejak-jejak sentralisme Jakarta dan korporasi masih berperan menggawangi tahapan proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan KEK Mandalika harus memastikan,  memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, khususnya wilayah penyangga dan sekitarnya. Dan, jika preseden ini terbukti benar, maka alamat eksternalitas positif kehadiran KEK akan benar-benar dirasakan hasilnya bagi masyarakat NTB ke depan. Demikian saripati diskusi bertema "Peluang dan Tantangan Pembangunan KEK Mandalika" yang selenggarakan ALARM (Aliansi Rakyat Menggugat) NTB, di D'Max Hotel & Convetion, Sabtu (05/10/19) pagi tadi.

Para pemangku kebijakan (stakeholders) dalam rumusan good governance benar-benar berjalan, menurut hemat penulis, sejatinya tidak boleh mengabaikan ranah pemetaan sosio-pskologis-politik local dan pelibatan masyarakat sebagai domain kerja suatu kebijakan.
Apa yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zul Zulkieflimansyah, dalam sambutannya adalah sebuah upaya melampui egosentrisme prilaku elit politik yang biasa terjadi dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Gubernur hendak mengarusutamakan masyarakat lokal sebagai "pemilik" sah pembangunan yang ada.

Beliau mendorong pemerintah sebagai sosok yang harus selalu hadir dalam setiap pelayanan aspirasi masyarakat, termasuk di KEK Mandalika.
Dengan demikian, tengara Bang Zul, menurut hemat saya, hendak menjauh dari apa yang pernah ditulis Karl Marx sebagai teori nilai-lebih (surplus value) kapitalisme yang "hanya" mengutamakan keuntungan (produktivitas) ekonomi di satu sisi, sementara di sisi lain menghilangkan (alienasi) kerja-kerja non-ekonomis, seperti manusia.

Kesimpulan sementara yang bisa penulis tarik dari benang merah ekonomi politik KEK Mandalika ini, adalah sebuah "gugatan epistemologis" terhadap labirin pembangunanisme agar tidak sekadar memberi harapan perubahan dan optimisme kesejahteraan ekonomi dengan segepok euforia. Ia harus nyata dan dirasakan masyarakat banyak.
Pun, Gubernur hendak memastikan bahwa pembangunan fisik harus disertai akar (kebijakan) budaya SDM lokal, sehingga euforia PKL, “pasar kaget”, tukang ojek, dan masyarakat NTB harus menjadi pengantin pembangunan dan lain sebagainya, tidak boleh menjadi “asing” dan tidak boleh “kehilangan” tempat oleh desakan-desakan budaya baru urban yang jamak terjadi setiap kali “peradaban” kota dimulai.

Sekali lagi, tengara modernitas dan globalisasi telah banyak menciptakan sejarah peradaban yang besar. Bangunan-bangunan megah pencakar langit telah menjadi saksi bisu betapa kekuatan ekonomi Cina semakin digdaya dalam percaturan global. Lombok secara khusus dan NTB secara umum “baru” saja memulainya. KEK Mandalika adalah pertaruhan dan jaminan optimisme

"NTB_GEMILANG itu akan terus diperjuangkan. Di sini dan kini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?! Semoga."

(Astar Hadi adalah Mahasiswa Pascasarjana Hukum UNRAM)