Bima.Incinews.Net- Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang bima menggelar aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bima. Rabu (25/9).
Kegiatan aksi Demonstrasi bersamaan dengan Pelantikan 45 DPRD.
Ratusan Massa HMI, star depan Kampus STKIP Bima, berjalan kaki menuju kantor DPRD, dengan Koordinator lapangan Uma Hardiansyah selaku ketua Bidang Hukum dan Ham.
Hardin dalam orasinya menuntut kejelasan Aset Daerah, termasuk kejelasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daearah (BUMD). Sebagaimana Perbub Nomor 2 Tahun 2009, Perbub Nomor 6 Tahun 2010, Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan perbub nomor 5 tahun 2016 tentang penyertaan modal, pada BUMD atas nama PD Wawo, Bank Bias, Bank NTB,LKP ,PDAM dan lain, ungkapnya.
Uma Hardiansyah menyatakan HMI Cabang Bima kecewa dengan Pemda Bima, termasuk pada DPRD Kabupaten Bima karena telah gagal mengawal aset daerah dan operasional Perusahaan Daerah. " Anggaran Pemda banyak digelontorkan untuk Perusahaan Daerah namun PADnya nihil, ini terbukti Dewan lalai dalam mengawasi anggaran Daerah", jelasnya.
"Jika dilihat fungsi Control Anggota DPRD Kabupaten Bima yang masih lemah, sehingga Aset Daerah yang masih ada di Wilayah Kota Bima, tidak memiliki kejelasan status bahkan diduga telah beralih tangan menjadi milik pribadi segelintir oknum", Katanya.
Lanjut Hardin,selama kepemimpinan IDP -Dahlan, HMI belum melihat adanya perubahan di Daerah yang cukup signifikan, baik itu pada aspek pembangunan maupun pemberdayaan. " HMI meminta ketua DPRD Kabupaten Bima yang baru, yakni Muhammad Ferryandi,S.Ip, mengawal kepemimpinan IDP-Dahlan selama sisa masa kepemimpianya kedepan", tegasnya.
Sedangka Ketua Umum HMI Cabang Bima Sukrin, S.Sos, menyampaikan bahwa dalam rangka untuk menertipkan dan memperjelas anggaran daerah yang di kelola oleh setiap perusahaan daerah, dengan ini, meminta dengan tegas kepada DPRD Kabupaten bima untuk membuatkan perda khusus yang mengatur sistem pengelolaan anggaran daerah tersebut,sehingga jelas arah dan orientasi dari perusahaan daerah dalam memberikan konstribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, ungkapnya.
Tuntutan HMI cabang bima ditanggapi oleh unsur pimpinan DPRD kabupaten Bima, duta partai Nasdem, Edy Muhlis, S.Sos dan M. Fatahullah S.sos, dengan menandatangani surat fakta integritas. (Inc)
