Banyak Kades Tersangkut Hukum, DPMPD Dompu Bentuk Klinik Konsultasi Dana Desa -->

Iklan 970x250px

Banyak Kades Tersangkut Hukum, DPMPD Dompu Bentuk Klinik Konsultasi Dana Desa

Rabu, 04 September 2019
Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin dihadapan Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo SIK, MIK., Kajari Dompu, Edi Nursapto SH., Perwakilan Dandim 1614 Dompu, Pejabat Pemda, Camat, Kades dan BPD se Kabupaten Dompu meresmikan klinik konsultasi dana desa, Rabu (04/09/2019)

 Dompu,incinews.Net - Ada sekitar 6 Kepala Desa di Kabupaten Dompu terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Semuanya, mereka dilaporkan karena diduga menyalahgunakan dana desa.

Upaya meminimalisir persoalan tersebut serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan Kepala Desa dalam mengelola dana desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu membentuk tim klinik konsultasi dana desa, Rabu (04/09/2019).

Pembentukan tim klinik itu ditandai dengan pengguntingan pita di acara launching dan sosialisasi klinik konsultasi dana desa oleh Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin dihadapan Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo SIK, MIK., Kajari Dompu, Edi Nursapto SH., Pejabat Pemda, Camat, Kades dan BPD se Kabupaten Dompu.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menyebutkan bahwa, pembentukan tim klinik konsultasi dana desa merupakan wujud kepedulian dan rasa sayang pemerintah kepada para Kepala Desa.

Setelah terbentuknya klinik tersebut, ia berharap sudah tidak ada lagi aksi unjuk rasa di kantor Bupati maupun kantor desa. Karena adanya klinik itu berupaya mencerdaskan Kades dan perangkat desa dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Meskipun ada beberapa Kepala Desa yang berurusan dengan Kepolisian dan Kejaksaan alhamdulilah sampai hari ini kami tidak berani menyentuh urusan itu, karena kami tahu batas kewenangan dan tugas masing-masing," cetus Bupati.

Bupati HBY menekankan agar Kepala Desa terus mengalokasikan dana desa untuk program bedah rumah minimal 15 unit pertahunnya. "Alokasikan pada saudara-saudara kita, orang tua yang sudah jompo bantuan-bantuan kongkrit yang bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan," tegasnya.

Dikatakannya, angka kemiskinan masyarakat Dompu sudah menurun. Kemiskinan yang dihadapi pemerintah sekarang bukan lagi kemiskinan secara massal.

Melainkan kemiskinan orang-orang tua yang tidak berdaya secara ekonomi, tidak punya pekerjaan yang tetap, mereka yang cacat dan tidak bisa beraktivitas untuk memperoleh pendapatan yang layak. "Semua itu harus menjadi fokus dan perhatian bersama," cetusnya.

Sementara itu, Kepala DPMPD Dompu, Haeruddin, SH menyatakan bahwa, klinik konsultasi dana desa ini merupakan wadah pemberdayaan dan bimbingan bagi kepala desa agar mengelola dana desa dengan baik.

"Klinik ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kepatuhan Kepala Desa dalam mengelola dana desa. Selain itu memberi solusi sebagai upaya mencegah setiap permasalahan di desa," tuturnya. (Inc)