Mataram, incinews. Net-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram Menggedor gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, dijalan udayana kota Mataram, selasa (6/8/2019).
Aksi yang digelar Puluhan Kader HMI berbagai Kampus di Kota Mataram mengecam perjalanan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD ke sejumlah negara menghabiskan anggaran hingga Rp 3,5 miliar.
Pasalnya, kunker ke luar negeri tersebut dilakukan di sisa masa jabatan yang akan berakhir 30 Agustus ini. Kunker ini melahirkan kesan sebagai ajang pelesiran dengan memanfaatkan sisa jabatannya yang terhitung satu bulan lagi. ditambah lagi dengan melakukan kunker ke luar negeri yang pasti menelan anggaran sangat besar itu, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih tertatih-tatih pascabencana gempa bumi.
Ketua umum HMI cabang Mataram Andi Kurniawan, SH, menyebutkan, kahadirannya sebagai simbol protes rakyat. Bahwa DPRD NTB melakukan kunker disaat perekonomian dan rumah-rumah warga lombok runtuh paska gempa, IPM NTB Rendah, Kemiskinan akut, krisis air terjadi dimana-mana, dan potensi kerusakan lingkungan di Sumbawa terbuka sangatlah lebar. "Diwaktu yang bersamaan anggota NTB melakukan kunjungan keluar negeri dengan menghabiskan anggaran Rp 3,5 milyar,"ungkapnya.
Lebih lanjut ia menegaskan sikap yang ditunjukan DPR NTB seperti bandit, Apakah itu bukan kerja bandit saudara saudara, "Seluruh anggota DPR Provinsi NTB adalah anak haram Demokrasi,"sebut Andi dalam Orasinya seperti hasil rekaman Vidio yang diterima, media incinews.net
Selain itu, Menurut Andi, nomeklatur kunker seyogyianya dirubah. Dimana kesulitannya? penolakan rakyat harusnya diperhatikan secara seksama. Kunker bukan hanya melukai perasaan rakyat, tapi juga menghisap uang rakyat. "DPRD NTB, menghina kepercayaan rakyat NTB," tegasnya.
Setelah puas berorasi, membacakan puisi, puluhan kader HMI pun menduduki ruang sidang utama DPRD NTB. Sekitar pukul 11.30 rombongan HMI mengambil alih ruang sidang. "Hari ini kita menduduki kantor DPRD, kemana wajah perwakilan kita. Ini kematian demokrasi kita" ujar Andi.
Andi pun menambahkan bahwa Pimpinan DPRD Baiq Isvi Rupaeda bertanggung jawab terhadap masyarakat. "Kembalikan uang rakyat 3,5 miliar yang dihambur-hamburkan ke luar negeri," pungkas Andi. (Inc)
