Kabupaten Bima, incinews.net. Inspektorat Kabupaten Bima mengakui efisiensi dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Inspektur Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, mengatakan masih banyak persoalan di OPD, pemerintah desa (Pemdes), BUD, hingga BUMDes yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut diperparah dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa di 56 desa serta adanya sekitar delapan desa yang dipimpin oleh PLT kepala desa.
Pernyataan itu disampaikan Iwan saat ditemui media di kantor Inspektorat, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, keterbatasan biaya operasional (OPS) berdampak langsung pada pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pembinaan, hingga penindakan dugaan kasus di OPD maupun pemerintah desa.
“Efisiensi anggaran ini membuat pengawasan dan penindakan belum maksimal. Jarak tempuh ke wilayah pelosok cukup jauh dan membutuhkan biaya besar, terutama untuk penanganan kasus oleh Irban II yang tugasnya cukup kompleks. Sementara anggaran OPS belum memadai,” ujarnya.
Meski demikian, Inspektorat Kabupaten Bima menegaskan tetap berupaya mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD terkait. Pihaknya juga berharap adanya penambahan anggaran dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat guna mendukung efektivitas pengawasan di daerah.
