Foto: Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram.
MEDIA insan cita (inciNews.net) Mataram- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unram itu mengusung tema ‘Dukungan Regulasi yang Berpihak pada Peningkatan Akses, Kapasitas, dan Kesejahteraan Perempuan.’
Dalam paparannya, Isvie menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan, terutama di wilayah pesisir NTB. Ia menilai budaya patriarki masih menjadi tembok tebal yang membatasi ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya penting seperti modal, pelatihan, teknologi, hingga posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada minimnya regulasi, tetapi pada lemahnya pelaksanaan.
“Ada Perda tidak ada Pergub. Ada Pergub tidak ada anggaran,”ujar Ketua DPRD NTB dengan nada tegas, menyoroti belum optimalnya kesinambungan antara kebijakan dan dukungan anggaran dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan. Senin (27/10/2025).
Isvie menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Ia mendorong lahirnya regulasi dan kelembagaan yang lebih responsif gender, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.
“Kolaborasi dengan kampus penting, agar setiap kebijakan yang kita hasilkan berbasis pada data empiris dan kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.
Seminar nasional tersebut menjadi ruang strategis bagi kalangan akademisi, legislatif, dan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan.
