Foto: Pimpinan DPRD NTB H Muzihir.
Media insan cita (inciNews.net), Mataram – Wakil Ketua III DPRD NTB, Muzihir, menilai rencana perampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan menggabungkannya ke Dinas Sosial NTB kurang tepat.
"Saya rasa tidak pas. Bagaimanapun juga, DP3AP2KB itu sangat penting," tegas Muzihir saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan, Kamis 10 April 2025.
Menurut politisi PPP ini, perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) harus didasari kajian yang matang. Ia juga menyoroti inkonsistensi pemerintah dalam rencana tersebut, di mana ada OPD yang dirampingkan, tetapi di sisi lain justru ada dinas baru yang dibentuk.
"Contohnya, Dinas Pendidikan dan Olahraga digabungkan, tapi malah mau membentuk Dinas Kebudayaan. Sejauh mana budaya di NTB ini mau dijadikan satu dinas sendiri?" ujar Muzihir heran.
Ia membandingkan kondisi NTB dengan daerah lain di Pulau Jawa. "Budaya di NTB ini tidak sebanyak di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Menurut saya, cukup menjadi bidang di dinas yang ada saja," katanya.
Menanggapi alasan bahwa pembentukan Dinas Kebudayaan bertujuan agar selaras dengan kementerian di tingkat pusat, Muzihir memberikan kritik tajam. "Kalau mau seragam dengan kementerian, berarti semua dinas juga harus digemukkan. Jangan setengah-setengah," tegasnya.
Muzihir mengungkapkan bahwa hingga kini draft rencana perampingan OPD baru saja diterima DPRD NTB pada Rabu (9/4) dan belum dibahas lebih lanjut. "Draft baru masuk. Nanti kita bersama-sama akan melakukan kunjungan ke provinsi lain untuk belajar," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun baru sebatas draft, rencana perampingan ini sudah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.
"Baru draft masuk saja, sudah ada yang hearing. Ini sudah mulai bergejolak," tandasnya.
