Media insan cita (inciNews.net) Mataram – Delapan fraksi di DPRD NTB telah menyampaikan pandangannya terkait usulan hak interpelasi terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan pandangan yang disampaikan, mayoritas fraksi menolak usulan tersebut.
Pimpinan DPRD NTB Wakil Ketua II Yek Agil Al-Haddar, mengatakan dari delapan fraksi yang memberikan pandangan, lima fraksi menolak, satu fraksi abstain, dan dua fraksi menyetujui hak interpelasi.
"Kalau melihat tadi, apa yang sama-sama kita dengarkan dari delapan fraksi itu, ada lima fraksi yang menolak, satu abstain, dan dua fraksi menyetujui," jelas Yek Agil kepada wartawan di Mataram, Rabu 23 April 2025.
Dua fraksi yang mendukung hak interpelasi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR), gabungan dari Partai NasDem, PDIP, dan Perindo.
Sementara itu, lima fraksi yang menolak adalah Fraksi Gerindra, PKS, PPP, PKB, dan Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) gabungan dari PAN, PBB, dan Hanura. Adapun Fraksi Golkar, yang memiliki kursi terbanyak, memilih untuk bersikap abstain.
Lebih lanjut, Yek Agil menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah menggelar sidang paripurna lanjutan. "Nanti akan kita lihat setelah paripurna berikutnya. Pengusul akan menyampaikan pandangannya," ujarnya.
Setelah itu, seluruh anggota DPRD NTB akan dimintai pendapat apakah setuju atau menolak melanjutkan hak interpelasi. Voting akan menjadi mekanisme akhir untuk menentukan sikap dewan.
"Karena nanti hak interpelasi ini akan diselesaikan dengan voting dan akan diparipurnakan juga," terang politisi PKS ini.
Yek Agil membantah anggapan bahwa penolakan hak interpelasi menunjukkan DPRD NTB kehilangan daya kritis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurutnya, setiap fraksi telah melakukan kajian dan mempertimbangkan keputusan politik mereka masing-masing.
"Enggak juga. Setiap fraksi punya pandangan sendiri. Sikap politik harus kita hargai," tegasnya.
Terkait mekanisme voting, Yek Agil mengatakan masih akan dipertimbangkan apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup. "Nanti akan kita lihat sebentar," ujarnya.
Rencananya, sidang paripurna lanjutan untuk voting ini akan digelar pada Senin, 5 Mei mendatang.
