 |
| Foto: Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri (kiri) saat membuka Rapat Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Pemantau Pemilu Dalam Tahapan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024. |
INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM:
Bawaslu Provinsi NTB menggelar rapat evaluasi laporan hasil pengawasan oleh pemantau pemilu pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024 di Hotel Idoop, pada Kamis (29/2/2024).
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja Pemantau Pemilu di Provinsi NTB yang telah memberikan kontribusi bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pada Pemilu Tahun 2024.
“Saya sangat mengapresiasi kerja teman-teman Pemantau Pemilu, terutama pada tahapan kampanye dan masa tenang, karena di periode itu banyak bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa saja luput dari pengawasan Bawaslu, tetapi ditemukan oleh rekan-rekan pemantau,” ungkap Hasan.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan kembali bahwa meski Pemilu Tahun 2024 telah dilewati, namun masih ada Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, dan kontribusi pemantau pemilu di wilayah provinsi NTB pasti akan diperlukan pada tahapan Pilkada 2024 tersebut.
“Pilkada serentak akan segera dimulai tahapannya, dan rekan-rekan pemantau dapat melanjutkan pemantauan pada tahapan Pilkada tersebut, namun, kalau pada Pemilu kemarin pemantau diakreditasi oleh Bawaslu, pada Pilkada, pemantau akan diakreditasi oleh KPU,” imbuhnya.
Pada rapat pembahasan laporan pemantauan pemilu tersebut, berbagai perwakilan lembaga pemantau di NTB hadir dan memberikan paparan mengenai hasil pemantauan mereka pada tahapan kampanye hingga pemungutan suara.
Perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) NTB memaparkan bahwa masih banyak TPS yang tidak akses bagi pemilih difabel di wilayah pemantauan mereka.
“Masih banyak kendala soal TPS akses di lapangan, bilik suara dan kotak suara ditempatkan di tempat yang tinggi dan bertangga, sampai petugas yang kurang paham soal form pendampingan dan template surat suara yang menggunakan huruf braille,” ungkap Asim Barnas, Ketua PPDI NTB.
Baik PPDI NTB maupun lembaga pemantau lainnya yang hadir mengungkapkan harapannya bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak maupun pemilu berikutnya akan jauh lebih baik dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
