 |
| Foto: Anggota Fraksi PKS memegang poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM” saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap walkout dari Rapat Paripurna DPR atas penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) |
insan cita (inicNews.net) Jakarta - Sebagai bentuk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah Jokowi -Ma'ruf Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar atau walkout dari Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (6/09/2022).
Aksi walkout berkaitan dengan sikap partai menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Para anggota fraksi PKS keluar ruangan sambil mengangkat kertas bertuliskan pesan penolakan kenaikan harga BBM.
Amin AK, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS menegaskan PKS sejak lama bahkan sebelum diputuskan, menolak dan memberi peringatan agar harga BBM tidak dinaikkan.
"Bantuan tunai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM,"sebutnya.
Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan seluruh Indonesia.
"Kami warga NTB menolak kenaikan harga BBM,"kata Anggota DPR RI Dapil I Pulau Sumbawa. H Johan Rosihan, ST.
Agenda rapat paripurna DPR RI tersebut membahas pengambilan keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2021. Tampak hadir Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan beberapa pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan yang menjadi wakil pemerintah.
Sementara ditegaskan, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Nurhasan Zaidi mengungkapkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara pemerintah dengan komisi VII DPR soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Baik dalam pembahasan soal kenaikan BBM dalam rapat kerja (raker) atau rapat dengar pendapat (RDP).
"Jadi begini, terlalu banyak alasan BBM untuk tidak naik. Kami komisi VII tidak pernah ada kesepakatan persoalan kenaikan BBM,” kata Nurhasan di DPR.
