 |
Foto: Anggota Komisi III DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar. |
insan cita (incinews) Mataram - Antisipasi minimnya anggaran di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemrov NTB) membuat DPRD NTB menyarankan kepada Kepada Gubernur supaya memberikan kebebasan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan lobi anggaran ke Pemerintah Pusat.
“Bila perlu Gubernur harus membentuk Tim Pelobi Anggaran yang keanggotaannya juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh yang bertugas untuk menjemput anggaran yang ada di Pemerintah Pusat,” saran salah seorang Anggota Komisi III DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar, Selasa (24/5/2022).
Pimpinan Yayasan Maraqitta’limat Mamben Lombok Timur ini mengungkapkan, sampai saat ini, hanya Pemerintah Provinsi NTB saja yang tidak memiliki Tim lobi Anggaran yang menjemput dana-dana di Pemerintah Pusat.
“Daerah-daerah lain di luar NTB ini semuanya punya Tim lobi anggaran yang sangat kuat. Hanya NTB saja yang saya lihat belum memiliki Tim seperti itu. Meskipun Gubernur sering membangun komunikasi sendiri dengan Pemerintah Pusat. Namun alangkah lebih bagus lagi membentuk Tim lobi yang terdiri dari orang-orang luar Pemerintah yang memiliki channel dengan Pempus agar kinerjanya lebih optimal lagi,” kata dia.
Bila perlu lanjutnya, ketika Gubernur melobi anggaran ke Pusat itu bisa mengajak Ketua DPRD, begitu pun ketika seluruh SKPD melobi anggaran Pusat berbarengan juga dengan Komisi-komisi DPRD terkait agar bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal.
Menurutnya, peran Pemerintah Provinsi dalam menjemput anggaran Pusat ini perlu digenjot lagi. Seperti halnya dana-dana yang berkaitan dengan pengembangan UMKM yang ada di Kementerian, menurutnya, masih belum maksimal dijemput oleh Daerah.
“Padahal anggaran di Kementerian masih banyak yang belum terpakai. Kalau itu saja bisa dijemput oleh Pemprov, maka sudah pasti akan sangat membantu masyarakat kita dalam mengembangkan UMKM,” ujarnya.
Politisi PPP ini menjelaskan, untuk pengembangan UMKM dalam program vokasi SMK di Dirjen Vokasi Kemendikbud, dirinya mengetahui ada uang sekitar Rp5 Triliun tapi tidak pernah dijemput. Begitu pun dengan di Dirjen Pariwisata untuk pengembangan seni dan budaya, anggarannya juga masih banyak, juga tidak pernah dijemput.
Ketiadaan SPPD menurutnya bukan merupakan suatu kendala besar dalam menjemput anggaran pusat. Di daerah-daerah lain, dinas atau SKPD itu berlomba-lomba menjemput anggaran pusat.
“Saya berharap seperti di Daerah lain, kepala Dinas yang tidak bisa menjemput anggaran Pusat ini, itu dipecat. Kalau hanya sekedar membelanjakan, saya kira siapapun bisa menjadi Kepala Dinas,” tegas Calon Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Langkah mengintensifkan penjemputan anggaran Pusat ini menurutnya merupakan salah satu solusi jitu dalam menyelesaikan problem minimnya anggaran daerah. Sebab menurutnya, ditengah krisis anggaran yang dihadapi Pemprov, sudah tidak lagi bisa berharap banyak adanya program-program yang menopang aspek kesejahteraan rakyat.
“Dan kita harus realistis terhadap hal itu. Utang daerah saja masih belum bisa ditutupi sehingga kita tidak bisa mengandalkan dari APBD saja untuk menopang program kerakyatan kita. Entah besok lusa apakah kita akan berutang lagi untuk menopang program-program kita,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu cara atau solusi dalam hal ini, harus gerakkan dinas-dinas itu untuk menjemput anggaran Pusat. Mereka harus rutin diberikan anggaran SPPD agar mereka bisa menjemput anggaran Pusat. Bila perlu libatkan orang-orang diluar Pemerintah untuk membantu.
“Saya yakin banyak orang diluar Pemda ini yang memiliki jaringan bagus juga dengan Pemerintah Pusat. Asalkan mereka diajak, mereka sudah pasti mau membantu,” pungkasnya.
