 |
| Foto: Sidang Paripurna DPRD NTB. |
insan cita (incinews) Mataram - Komisi IV DPRD NTB mengungkap fakta mengejutkan aksi ‘koboi’ di Pemprov NTB. Juru bicara Komisi IV DPRD NTB HL Pelita Putra, mengungkapkan ada dana direktif Gubernur NTB dengan nilai Rp104 miliar.
“Sebenarnya kalau mau dibuka, itu ada duit Rp 104 miliar tanpa lembar kerja, tidak pernah dibahas (bersama dewan), ujug-ujug ada (program),” ungkap Pelita. (1/2/2022).
Tentu saja tindakan tanpa persetujuan bersama ini dinilai mengejutkan, mengingat angka itu nilainya sangat fantastis. Pelita mengatakan, dewan telah berupaya mengklarifikasi kebenaran anggaran itu dengan memanggil OPD teknis tempat direktif itu dititip.
“Saat kami klarifikasi Kadis Perkim, tidak bisa menjawab (dengan detail),” tuturnya.
Aksi mencomot anggaran seenaknya, tanpa melalui pembahasan bersama legislatif itu membuat gerah.
Marwah lembaga seakan dikangkangi. Lebih-lebih berkembang persepsi di tengah publik, bila anggaran daerah jadi bancakan bersama. Padahal dewan tidak pernah mengetahui itu bagaimana tiba-tiba muncul.
Dalam penjelasan umum yang disampaikan eksekutif dana Rp 104 miliar dikatakan sebagai program penajaman RPJMD. Namun setelah ditelusuri, dianggap tidak memiliki kesesuaian sama sekali.
Politisi PKB itu menilai perlu untuk membuka satu-persatu program yang dianggap tidak sesuai. Sehingga masyarkat dapat menilai mana yang ugal-ugalan dan memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Banyak dan kami akan buka satu-persatu biar masyarakat tidak menganggap kami yang main-main,” tekannya.
Upaya framing, Pokir dewan sebagai biang utang Rp300 miliar menurutnya perlu diuji. Terutama dari sisi aturan perundang-undangan.
Apakah program direktif Gubernur yang disebutnya tanpa melalui pembahasan bersama eksekutif. Ataukah Pokir yang mekanismenya telah diatur dalam undang-undang.
“Kami ini serius memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat. Proses kami jelas karena itu serapan program melalui Reses. Tidak seperti program eksekutif yang tiba-tiba muncul dan anehnya (dicurigai) pesanan dari orang tertentu, pihak swasta,” tudingnya.
Politisi Lombok Tengah itu menuturkan bagaimana dramatisnya, program direktif itu muncul.
“Setelah dua hari baru datang membawa selembar kertas kerja, katanya penajaman RPJMD, kita rasionalisasi Kadis Perkim tetap bertahan (menolak dirasionalisasi),” bebernya.
Sementara itu, politisi PKS yang juga Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, dimintai pendapat munculnya serangan pada Pokir DPRD NTB, menjawab pendek.
“Yang jelas APBD itu buah dari kesepakatan bersama,” katanya.
