insan cita (incinews), Mataram - Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dikbud-NTB). Rabu (8/12/2021)
Masa aksi menilai banyak sekali persoalan Pendidikan NTB yang belum diselesaikan oleh Dikbud NTB sebagai perpanjangan tangan dari sekolah umum berlabel negeri di NTB.
Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa Pendidikan merupakan salah satu investasi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara maupun daerah, "tetapi jangan jadikan pendidikan sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri oknum pejabat yang tak bermoral, sebagai contoh permanen terstruktur anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah,"ujar Herman
Lebih lanjut Herman menyampaikan dana bos afirmasi dan kinerja (pembelian tablet) ini ada Indikasi penentuan salah satu merk barang dan salah satu pengusaha yang dilakukan oleh oknum pejabat Dikbud NTB, inisial FZ (Kabid SMA) dan inisial IRW oknum PPK PKLK., yang anggarannya untuk bidang SMA/SMK sekitar kurang lebih 34 M, yang ada indikasi permanen yang terstruktur oleh para oknum yang di dalam Peraturan Mentri diatur bahwa pembelanjaan itu dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah yang dibentuk oleh panitia bos sekolah masing-masing.
"Yang diperbolehkan belanja itu Kepala Sekolah atau bendahara dana BOS yang memiliki akses untuk melakukan pembelanjaan secara online, tetapi ada oknum pejabat yang mengkoordinir seluruh kepala sekolah dan bendahara dana BOS untuk melakukan pembelian secara satu pintu," ungkapnya.
Sementara, Ruslan mengungkapkan bahwa adanya kegiatan sabtu budaya yang dimotori dikbud NTB pun juga terindikasi bermasalah, bagaimana tidak, pendidikan SMA maupun SMK yang masing-masing kurang lebih terdapat 640 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah NTB, diminta tanggungan untuk mensukseskan agenda Sabtu Budaya tersebut. Masing-masing sekolah ini menanggung sampai 20 sampai 30 Juta rupiah/sekolahnya.
"Inikan konyol namanya, sama halnya Dikbud NTB memberlakukan sistem Pungutan Liar di bidang Pendidikan NTB, dan tentunya berlawanan dengan cita-cita Pendidikan untuk mencerdaskan SDM Indonesia yang unggul," imbuhnya.
Fadhil Dahlan selaku Koordinator Umum APPM-NTB, menjelaskan ada tiga pokok masalah yang menjadi tuntutan kami, yakni berkaitan dengan dana bos afirmasi dan kinerja 2019-2020 (pembelian tablet) senilai 34 M., "oleh oknum di Dikbud NTB tidak memberikan kuasa penuh kepada sekolah-sekolah SMA/SMK Negeri di NTB. Kemudian agenda sabtu budaya yang dimotori Dikbud NTB itu ada indikasi pungutan terhadap masing-masing sekolah SMK/SMA Negri di NTB,"terangnya.
"Berlanjut ke pengadaan 11 unit kapal sebagai project di Dikbud NTB di tahun 2018 dengan kurang lebih anggaran 24 M, ini terindikasi tidak sesuai spesifikasi", tutup Fadhil.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Aidy Furqon yang dikonfirmasi via WhatsApp, belum memberikan keterangan. (Red/O'im)
