MEDia insan cita, Mataram: Pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Dualisme Organisasi kemasyarakatan terbesar di Provinsi NTB yakni Nahdlatul Wathan (NW) Andjani yang dipimpin oleh Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) KH Lalu Zainuddin Atsani dengan NW Pancor yang dipimpin oleh TGH. KH M. Zainul Majdi, M.A Selasa (23/3/2021), di Hotel Lombok Astoria kemarin, seharusnya bisa mengakhiri perseteruan yang ada. Rupanya masih mengisahkan masalah.
Pertemuan tersebut dipandu langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar didampingi Kapolda NTB Irjen Pol H Muhammad Iqbal, SIK,MH. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah dan sejumlah petinggi Pengurus Besar NW (PBNW) baik NW yang berkedudukan di Anjani maupun yang di Pancor.
Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW) kembali mempertanyakan Dokumen kesepakatan Damai (islah) yang ditandatangani kedua Belah pihak antara PBNW yang diwakili RTGB Gede Atsani dan NWDI yang diwakili TGB Zainul. Alasan kenapa hingga sekarang dokumen tersebut belum juga diterima oleh PBNW.
Ketua Tim Kerja Penyelesaian sengketa PBNW H. Syamsu Rijal mengaku sampai hari ini belum menerima dokumen asli hasil kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.
“Sampai hari ini kita belum menerima dokumen yang ditandatangani, kita minta ke Kanwil Kemenkumham dan Forkopimda untuk diberikan kepada kami,” ujar Rijal didepan sejumlah awak media, Jum’at (9/4/2021).
Beredarnya salinan dokumen kesepakatan damai, yang dimana kata Rijal, seharusnya terdapat enam poin. Sementara kesepakatan yang ditandatangani menurutnya bertambah satu poin, menjadi tujuh. Dan poin ketujuh yang beredar tersebut itulah yang telah kami coret dan tidak berlaku, saat kemarin pada pertemuan di anjani, kata Rijal, pada saat kesepakatan ini dibuat, disaksikan oleh semua tokoh, pembina saat itu.
"Saat saya dapat salinan dokumen, saya langsung sampaikan kepada dirjen lewat WA saat itu, kenapa seperti ini, termaksud Pak kapolda. Cuman saat itu pak kapolda yang merespon. Ok kalau gitu urusannya pak dirjen pada saat itu, tapi kami akan terus mengawal permasalahan ini, itu yang disampaikan oleh pak kapolda kepada kami. Jadi hari itu juga kita klarifikasi kenapa muncul seperti ini di perjanjian itu. Kami PB NW tidak ingin hasil kesepakatan itu berubah,"tegasnya.
Adapun bunyi pada poin ke tujuh adalah “Bahwa terhadap sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga sosial dan dakwah lainnya, seperti panti asuhan, asuhan keluarga, majelis-majelis taklim yang bernaung dalam yayasan pendidikan yang di bentuk oleh kader, santri dan jamaah Nahdlatul Wathan dengan menyematkan lambang, logo dan nama Nahdlatul Wathan diberikan hak sepenuhnya untuk berafiliasi atau memilih bergabung dengan kepengurusan organisasi yang dipimpin pihak RTGB dan TGB tanpa adanya intimidasi oleh pihak pertama atau pihak kedua.
Ia khawatir ada perubahan secara sengaja tanpa sepengetahuan PB NW memasukan kembali poin tujuh dalam kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut.
“Kami sudah menghapus poin tujuh ini dan tidak masuk dalam kesepakatan, tapi ada dokumen yang beredar entah itu benar atau tidak dan poin tujuh ini masuk lagi,” jelasnya.
Kata Rijal, Bila poin tujuh ini ternyata dimasukan dalam kesepakatan damai tersebut, saya meminta kesepakatan tersebut di revisi.
“Kalau benar poin ke tujuh ini masuk harus direvisi ulang,” tegasnya.
Oleh karena itu, Rijal mengajak untuk membangun komunikasi yang baik. PB NW memandang bangunan komunikasi yang baik yang sehat tentunya ke depan diharapkan menjadi baik dan sehat.
"Oleh karena itu, kita berharap jangan ada yang ingkar dari komitmen, keluar dari komitmen karena apa, segala sesuatu ke depan tentu ditentukan oleh komitmen kita hari ini, berpegang pada komitmen insyaallah semuanya menjadi baik. Tapi apabila tidak ada poin-poin atau sebaliknya terjadi penambahan diluar komitmen yang kita ingkari, inilah yang menjadi biang masalah ke depan dan seterusnya. Nah PB NW itu berharap walaupun ada yang belum, bisa kita komunikasikan secara baik-baik," paparnya.
Terkait perdamaian NW ini Rijal berterima kasih kepada Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal setalah puluhan tahun berseteru. Rijal optimis dieran H.M Iqbal menjadi Kapolda NTB persoalan NW ini bisa tuntas.
“Selama ini belum ada kapolda yang bisa membuat NW ini tidak lagi berseteru. Pak Kapolda yang sekarang insyaAllah dapat membuat NW dan NWDI akan berjalan bersama sesuai koridor masing masing,” ungkapnya.
Selain itu, ia menghimbau pentingnya menjaga kondusifitas karena Islah yg sedang di ikhtiarkan merupakan wasiat dari pendiri Nahdlatul Wathan. "Kepada jamaah Nahdlatul Wathan dihimbau untuk tidak calling down dulu sampai dengan adanya beberapa point dalam kesepakatan Islah di bicarakan lebih lanjut diantaranya permasalahan Lambang dan Aset,"terangnya.
“Terkait masalah lambang dan Aset disampaikan akan di bicarakan lebih lanjut yg di mediasi oleh Kapolda NTB bersama Forkopimda. Untuk itu selama pembicaraan berlangsung diminta kepada jamaah untuk tetap tenang sehingga Islah yg sebenarnya dapat terwujud,” pungkasnya. (Red/O'im)
