Sekwil Dipecat, PKC PMII Bali Nusra dan FKGMNU Konsolidasi Lawan Keputusan Ketua DPW PKB NTB -->

Iklan 970x250px

Sekwil Dipecat, PKC PMII Bali Nusra dan FKGMNU Konsolidasi Lawan Keputusan Ketua DPW PKB NTB

Jumat, 11 September 2020
Foto: Ketua DPW PKB NTB dan Ketua PKC PMII Bali Nusra. (ist/O'im)

Mataram, incinews.net: Beredarnya kabar pemecatan Sekwil PKB NTB memantik kemarahan sejumlah Kader Organisasi dan simpatisan Akhdiansyah.

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra angkat bicara meminta DPP PKB Lalu Hadrian Irfani dipecat menjadi ketua DPW PKB NTB.

“Kami akan meminta justru Ketua PKB Lalu Hardian Irfani yang harus dipecat DPP, ini keterlaluan” Kata Ketua PKC PMII Bali Nusra, Aziz

Aziz mengatakan bahwa senior Akhdiansyah merupakan kader militan Nahdlatul Ulama termasuk juga bagian Kader PMII dan Kader PKB yang telah berjasa besar membesarkan PKB dan NU di NTB.

“Siapapun tau, Akhdiansyah senior kami yang paling aktif mengawal kegiatan-kegaiatan NU, mulai dari Lembaga, Banom sampai PMII. Kalo benar terjadi pemecatan itu kami akan lawan sampai tuntas” Geram Aziz.

Untuk itu, PKC PMII segera melakukan konsolidasi dan akan meminta secara resmi kepada Ketua Umum DPP PKB H. Muhaimin Iskandar agar sesegera mungkin memecat Lalu Hardian Irfani sebagai ketua DPW PKB NTB.

“Ada seabrek alasan Lalu Hardian harus dipecat, secara ideologis ia tidak jelas jenis kelaminnya, dia melanggar AD/ART Partai, bahkan berbagai dugaan kasus pribadinya telah merusak nama PKB di NTB. Kami akan laporkan semuanya ke DPP PKB” Ancam singkat Azis.

Selain itu, Forum komunikasi Generasi Muda Nahdatul ulama Dompu ( FKGMNU Dompu ) ikut angkat bicara, pihaknya mengecam keras isu yang beredar terkait pencopotan Akhdiansyah SHi sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Barat (NTB).

FKGMNU Dompu menegaskan, jika benar ada pencopotan secara tiba-tiba berarti telah melanggar AD/ART Partai, dan sama artinya sedang melawan Konstitusional Organisasi.

"Yang saya Pahami Senior Kami Akhdiansyah adalah kader militan Nahdlatul Ulama, Kader PMII dan Kader PKB yang telah ikut berkiprah totalitas membesarkan PKB, NU dan PMII Di NTB, Seharusnya Ketua DPW Lalu Hadrian Berkaca Diri Berkat Bang Akhdiansyah PKB NTB Di Segani" ujar Ardiansyah Kader FKGMNU, asal Dompu Dan aktivis jebolan PMII Dompu. Jum'at (11/9/2020)

"Kalau Pencopotan ini memang terjadi Kami akan Lawan Sampai Tuntas Karna memang Bang Aldiansyah di Dzolimi, Dan segera kami akan lakukan konsolidasi tingkat FKGMNU Dompu dulu baru secepatnya Kami akan memberikan Laporan Ke Cak Imin selaku ketua DPP PKB Semoga saja semuanya berjalan dengan baik," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PKB, H Muhammad Jamhur, di Mataram, Kamis kemarin, mengaku pencopotan Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB NTB lantaran yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang harmonis di internal PKB NTB. Bahkan, hal tersebut sudah lama terjadi.

"Salah satunya karena kurang harmonis, tetapi pergantian atau pergeseran posisi itu adalah hal yang biasa. Kalau dipecat baru itu luar biasa," ujarnya.

Ia menegaskan, meski dicopot dari Sekretaris DPW PKB, Akhdiansyah tetap berada di struktur kepengurusan DPW PKB NTB, yakni sebagai salah satu unsur wakil ketua di DPW PKB NTB.

"Posisinya dipindah sebagai Wakil Ketua. Berarti naik dari sekretaris menjadi wakil ketua. Itu artinya naik-kan, karena dia bisa perintah sekretaris, mana kala ketua tidak ada," ucap anggota DPRD NTB tersebut.

Jamhur, menegaskan pencopotan Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB sudah melalui mekanisme. Yakni dilakukan melalui rapat pleno di DPW PKB NTB, bahkan saat rapat pleno Akhdiansyah ikut hadir. Hanya saja, Akhdiansyah menolak menandatangani pencopotannya tersebut.

"Yang bersangkutan hadir saat rapat pleno, cuman nggak mau ikut tanda tangan," terangnya sembari menepis bahwa informasi pencopotan tersebut tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.

Menurutnya, pencopotan Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB sudah disampaikan ke DPP PKB. Bahkan, surat keputusan (SK) pergantian kepengurusan saat ini sedang dalam proses di DPP PKB di Jakarta. (red)