Indonesia, Negara Super Ruwet -->

Iklan 970x250px

Indonesia, Negara Super Ruwet

Minggu, 13 September 2020
Salman Faris

Karena ruwet yang dibikin sendiri, ummat nabi Musa pernah menyusahkan diri. Jadi aneh juga rasanya, jika masih ada bangsa dan negara di dunia ini yang gemar bikit ruwet sendiri.

Saya mengira, datangnya pandemi akan membuat Indonesia semakin matang membangun dan menyongsong masa depan. Tentu, saya berharap wabah dapat semakin menguatkan Indonesia. Atau setidak-tidaknya ada satu saat ketika Indonesia berhenti sejenak (saja) memproduksi keriuhan sampah dan balon kepalsuan yang sengaja diterbangkan ke udara nan luas sebagai tontonan segenap orang Indonesia yang, memang sangat senang sebagai pemuja drama, baik drama sinetron maupun drama korupsi, dan drama politik. Akan tetapi, perkiraan saya salah besar. 

Harapan saya juga melayang ke udara membentur langit yang bisa saja sebenarnya sudah bosan menaungi Indonesia, tempat di mana apa saja bisa menjadi apa saja. Tempat di mana siapa saja bisa berkedudukan apa saja. Indonesia memang ruwet. Super ruwet.

Untuk sedikit lebih jelas apa yang saya maksudkan dengan Indonesia sebagai negara ruwet ini, saya seperti biasa sedikit mengulik-ulik situasi Jakarta dengan keadaan di Malaysia. Kenapa Jakarta? Ya, setidak-tidaknya kota paling besar tersebut dapat mewakilkan Indonesia secara keseluruhan. Atau apa saja yang terjadi di Jakarta langsung diberitakan secara besar seolah-olah ingin mewartakan yang Jakarta ialah wajah sebenar Indonesia dalam konteks keruwetan.

Sejauh yang saya tahu, Malaysia negara yang bersifat federal. Beda dengan Indonesia yang bersifat kesatuan atau dipaksakan dalam kesatuan. Namun dalam situasi pandemi ini, saya benar-benar tidak merasakan yang di Malaysia bersifat federal. Malah sebaliknya, saya melihat di Indonesia yang konon bersifat kesatuan itu, sangat federal dalam menangani pandemi.

Di malaysia, kebijakan dan strategi penanganan pandemi sangat terpusat. Meskipun satu negeri ialah oposisi pemerintah pusat, namun ia wajib tunduk atas keputusan pusat. Kecuali dalam hal mendasar, seperti keagamaan karena pemimpin tertingggi keagamaan (Islam) di masing-masing negeri ialah sultan di negeri tersebut. Meskipun begitu, secara keseluruhannya, nampak yang penanganan pandemi sepenuhnya di bawah kendali kebijakan dan strategi pusat. Setiap penguasa negeri tunduk dan patuh menjalankan semua keputusan yang diambil pusat terkait penanganan pandemi. 

Begitu bersatunya Malaysia, raja, yang kedudukannya paling tinggi pun, tidak ikut campur pemerintah dalam penanganan pandemi. Bahkan raja memberikan teladan luar biasa dengan ikut mendukung serta menjalankan setiap kebijakan dan strategi penanganan pandemi yang diterapkan pemerintah. Dengan kata lain, semestinya, apa pun bentuk negara dan faham demokrasi yang dianut, ia wajib menyesuaikan diri di masa pandemi. Bukan macam Indonesia yang, konon negara demokrasi namun karena (kelewatan) berdemokrasi akhirnya jadi ruwet menangani pandemi.

Tingkat kepatuhan dan ketundukan yang amat tinggi dapat dilihat dalam segala aspek. Misalnya, meskipun keadaan satu negeri berpotensi bangkrut kalau ditutup, namun begitu pemerintah pusat memutuskan negeri tersebut harus ditutup, dengan segera pemerintah negeri tersebut menjalankan dengan taat tanpa meletupkan perlawanan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kenapa demikian? Karena mereka berfikir tentang kepentingan negara Malaysia. Bukan memikirkan kepentingan pihak berkuasa atau pihak opisisi. Menarik bukan? Negara federal yang secara hukum membenarkan jika satu negeri berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat, tetapi bersatu padu dengan kokoh pada situasi pandemi.

Nah, coba lihat di Indonesia. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan. Hebatnya pemerintah daerah juga melahirkan kebijakan. Alasannya, masing-masing daerah mempunyai karakter geografis dan demografis yang berlainan. Wong, semua faham yang ini. Di Malaysia juga begitu, jangankan geografis, setiap negeri di malaysia mempunyai asal-usul yang tak sama. Demografis satu sama lain amat kentara berbeda. Namun dalam situasi pandemi, mereka rendah hati untuk menyatakan yang negara Malaysia wajib dijaga secara bersama. Nah, di Indonesia, setiap kepala daerah berlomba-lomba unjuk kekuatan dan kehebatan yang, pada akhirnya berbenturan dengan pemerintah pusat. Menariknya, pemerintah pusat ngeyel, pemerintah daerah pun kekeh bin keras kepala. Lebih menarik lagi, ada kepala daerah saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Jadi, di pusat saling berebut mendapat kuasa, di bawah juga berpesta mencipta kemelut. Ruwet, bukan?

Di Malaysia, orang sudah tak aneh dengan satu daerah dikunci, satu daerah lagi dibuka. Mereka menyebutnya sebagai PKPD (Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan). Mereka juga sudah faham kenapa PKPD tersebut diberlakukan dan tahu tindakan serta sikap apa yang mesti diperbuat. 

Hebatnya, yang memutuskan negeri itu ditutup atau dibuka, ya pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, segala kebijakan pemerintah negeri dipastikan merujuk kepada pemerintah pusat. Amat berbeda dengan di Indonesia. Yang terbaru, misalnya. DKI Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB . Tidak jelas, apakah pemerintah DKI sudah berbicara atau tidak dengan pemerintah pusat. Saya tak ingin mengulik soal ini. 

Yang saya sorot ialah bagaimana pemerintah pusat merespons keputusan pemerintah DKI Jakarta dengan bersikeras ingin tetap membuka kantor pemerintah. Senada dengan respons yang diberikan oleh pemerintah daerah yang lain. Tiba-tiba pemerintah kota yang jauh levelnya itu pun menunjukkan sikap tidak setuju dengan pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah Jawab Barat pun sama. Ruwet, bukan? Tambah ruwet karena rakyat turut campur. Melalui media sosial, pemerintah DKI Jakarta diserang habis-habisan oleh kelompok yang tak jelas namun terang seterang-terangnya mereka berpihak kepada siapa dan mencium dubur siapa.

Selain itu, dapat dilihat, secara garis besar tongkat komando penanganan pandemi. Salah satu contoh ialah penanganan bidang kesehatan dan keselamatan alias keamanan. Malaysia menyerahkan sepenuhnya penanganan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM). Dengan kata lain, segala hal berkaitan dengan kesehatan di masa penanganan pandemi, semua lembaga dan orang tunduk kepada apa pun keputusan kementerian kesehatan. Lebih jelasnya, bukan menteri kesehatan yang di depan, namun sepenuhnya di bawah kendali Aparatur Sipil Negara (ASN) sepangkat dan jabatan direktur jenderal dalam kementerian kesehatan. 

Dengan begitu, amat minim unsur dan kepentingan politik. Sepenuhnya ialah kepentingan negara Malaysia. Ialah wajar untuk masalah keselamatan dan keamanan di bawah komando menteri pertahanan Malaysia (yang ini dari unsur politik). Apa yang menarik dalam hal ini? Yang mengeluarkan kebijakan menutup satu negeri ialah menteri pertahanan. Yang memutuskan apakah kegiatan ekonomi dan perdagangan, sekolah, atau aktivitas lain dibuka ialah kementerian pertahanan.

Namun hampir semua keputusan tersebut berdasarkan pendapat dan nasihat dari kementerian kesehatan. Meskipun menteri pertahanan Malaysia berkeinginan besar untuk membuka satu negeri, namun apabila kementerian kesehatan tidak membenarkan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, menteri pertahanan Malaysia tunduk kepada keputusan kementerian kesehatan. Dalam ketundukan itu, sama sekali tidak ada keributan. Masing-masing faham tanggung jawab dengan kecintaan kepada negara Malaysia. Menarik, bukan? Menteri pertahanan yang secara politik amat kuat kedudukannya, tunduk kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena sistem negara yang mereka buat.

Tengoklah Indonesia. Masing-masing kementerian bebas merdeka berpendapat meskipun sama sekali tak ada kaitannya secara langsung dengan penanganan pandemi. Tiba-tiba koordinator kementerian polhukam memastikan satu keadaan resesi. Hebat, bukan? Eh, ruwet, bukan? Lebih ruwet lagi, tidak jelas kementerian mana yang berwenang untuk menyatakan apakah Indonesia sudah aman dari pandemi atau belum. 

Tambah ruwet lagi karena menteri kesehatan yang turun berlumpur-lumpur. Tak pernah nampak direktur jenderal kesehatan yang seharusnya berada paling depan. Di Malaysia, sejauh pengamatan saya, sudah lebih setengah tahun pandemi, saya tak pernah melihat menteri kesehatan membuat pernyataan di media. Sementara itu, direktur jenderal kesehatan tampil setiap hari sekurang-kurangnya satu jam di televisi untuk memberikan perkembangan terbaru pandemi. Di Malaysia, semasa pandemi ini, menteri kesehatan berjuang di legislatif agar kebijakan penganggaran dipersetujui, bukan cuap-cuap di media sosial agar nampak bekerja sebagai pahlawan. Beda jauh dengan Indonesia, kan? Semua serba menteri kesehatan. Semua serba juru bicara. 

Ada yang lain. Di Malaysia, saya lihat semua tak merasa hebat dalam segala hal. Segala informasi yang berkaitan dengan pandemi, sumbernya satu, dari pemerintah yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan. Jika ada informasi dari sumber lain, polisi di bawah komando menteri pertahanan segera bertindak.

Apabila terbukti palsu, langsung ditangkap. Setelah itu, kementerian komunikasi bertindak menyampaikan kepada publik, mana yang palsu dan mana yang asli. Rakyat Malaysia sama sekali tidak turut campur dalam urusan kebijakan pandemi dengan memberikan komentar yang berbagai warna di media sosial karena mereka sudah pecaya dengan pemerintah. 

Di Malaysia, banyak juga tenaga kesehatan yang terpapar virus covid 19, namun rakyat tidak bising. Malah mereka satu suara mendukung penuh tenaga kesehatan dan pemerintah. Jangankan rakyat, Perdana Menteri Malaysia pun tidak banyak bicara. Ia memperlihatkan kepercayaan penuh kepada kementerian kesehatan dan kabinet yang dipimpinnya. Ia muncul sekali waktu saja. Bukan seperti pucuk pimpinan Indonesia, sedikit-dikit muncul yang, akhirnya bikin tambah ruwet di tengah masyarakat.

Lihatlah Indonesia itu. Semua terlibat dalam segala hal. Semua mau hebat dalam seluruh perkara. Akhirnya apa yang terjadi, pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan, selain ditentang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lain, masyarakat tak kalah hebohnya. Mereka bertengkar. Mereka berdebat. Mereka saling menghujat. Mereka saling maki. Mereka semua merasa paling bisa mengatasi pandemi. Ruwet, bukan?

Cukuplah, kalau tulisan ini diteruskan, malah nanti makin runyam. Makin ruwet.

Jadi saya ingin akhiri dengan satu pertanyaan? Kenapa saya membandingkan Indonesia dan Malaysia dalam penanganan pandemi? Sama sekali bukan karena saya lupa diri lupa negara karena keenakan di Malaysia. Namun tidak salah belajar dari yang terbukti berhasil. Malaysia dinyatakan sebagai salah satu negara yang paling canggih di dunia dalam menangani pandemi. Indonesia malah ditetapkan sebagai salah satu negara yang paling buruk dalam penanganan pandemi.

Jadi, kalau negara Indonesia yang ruwet itu makin menyengsarakan di era pandemi, kenapa harus malu berguru kepada negara yang dinyatakan berhasil. Eh maaf, sebenarnya begini, bukannya Indonesia tak bisa hebat menangani pandemi, namun karena wataknya ruwet, jadi keadaan bertambah ruwet. Lacurnya, watak ruwet ini tidak hanya dalam beberapa perkara dan beberapa situasi saja. Akan tetap dalam segala hal dan sepanjang zaman, watak itu ruwet. Maka jadilah Indonesia negara ruwet.
 
Ruwet tenan!

Malaysia, 12/09/2020